Kemendagri Beberkan Empat Tantangan Pilkada 2020 Selain Covid-19
"Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 bukan hanya hadapi penyebaran virus. Namun, menuntut adanya perbaikan maupun pencegahan,"
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengatakan ada empat tantangan Pilkada 2020 selain pandemi Covid-19. Pilkada 2020 disepakati digelar pada 9 Desember 2020.
"Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 bukan hanya hadapi penyebaran virus. Namun, menuntut adanya perbaikan maupun pencegahan," ujar Plh Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Cahyo Ariawan saat webinar Apkasi dengan tajuk ‘Kesiapan Daerah Hadapi Pilkada Serentak 2020 di tengah Pandemi Covid-19’, Selasa (20/6).
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Kenapa Covid Pirola mendapat perhatian khusus? Namun, para pemerhati kesehatan dan ahli virus memberi perhatian lebih terhadap subvarian ini lantaran kemampuan Pirola dalam melakukan breakthrough infections lebih tinggi dibandingkan varian lainnya. Ketika sebuah varian atau subvarian virus COVID memiliki kemampuan breakthrough infections yang tinggi maka akan menyebabkan kasus re-infeksi semakin tinggi.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Cahyo menyebutkan, tantangan pertama adalah netralitas, profesionalitas dan integrasi penyelenggara maupun aparatur sipil negara (ASN).
"Terhadap hal tersebut tantangan politik dalam pelaksaan Pilkada 2020 Serentak nanti adalah bagaimana kita melihat terkait dengan netralitas ASN maupun penyelenggara," ungkapnya.
Kedua, lanjut Cahyo, masih menguatnya ujaran kebencian dan hoaks sebagai komoditas dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada. Kemudian, adanya potensi politik identitas serta fanatisme pendukung paslon kepala daerah yang mengancam persatuan di masyarakat.
"Ketiga, bagaimana masih adanya politik identitas pada pelaksanaan pemilu maupun pilkada nantinya. Keempat yaitu fanatisme kelompok yang berpotensi menimbulkan perpecahan luar biasa pada masyarakat nanti," terangnya.
Pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah demi menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Di antaranya, perlunya dukungan penuh bagi para penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam menjalankan tugasnya.
"Lalu, pemerintah secara spesifik tetap konsisten mendukung pelaksanaan Pilkada 2020 sesuai kewenangannya," ujarnya.
Dia juga mengimbau para peserta Pilkada 2020 baik partai politik maupun pasangan calon mengedepankan prinsip kompetisi secara sehat dan siap menang maupun kalah.
Tidak lupa, Cahyo meminta kepada media massa yang memiliki peran penting dalam penyebaran informasi untuk memberikan data yang objektif, dan ikut membantu mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan Covid-19.
"Supaya partisipasi masyarakat sebagai cerminan keberhasilan pelaksanaan Pilkada bisa tercapai," tutupnya.
(mdk/ray)