Kementerian Investasi, Lahan Basah Bakal Diperebutkan Banyak Partai
Kepala negara juga sudah mengajak berbicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin soal rencana reshuffle.
Istana memberi sinyal perombakan kabinet segera dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kepala negara juga sudah mengajak berbicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin soal rencana reshuffle.
Langkah ini seiring dengan keputusan DPR menyetujui penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta pembentukan Kementerian Investasi.
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Siapa yang berhak menentukan susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Kenapa Kementerian BUMN melakukan restrukturisasi? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa yang dilakukan Kementan setelah arahan Presiden? Sejalan dengan arahan Presiden, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan layanan dan program kerja pertanian yang ada saat ini tetap berjalan dengan baik. Demikian disampaikan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri, Sabtu (7/10).
-
Siapa yang akan menentukan siapa saja yang akan menjadi menteri di kabinet pemerintahan selanjutnya? Gibran menegaskan, bahwa calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto yang akan memutuskan siapa saja sosok menteri di kabinet pemerintahan selanjutnya.
"Tentu berpengaruh ke bongkar pasang posisi orang di Kabinet Jokowi. Yang paling terancam kena reshuffle tentu saja Bambang Brodjonegoro (Menristek)," kata Pakar Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto kepada merdeka.com, Kamis (15/4).
Selain dua kementerian, Gun Gun juga masih menunggu apakah nantinya Kementerian Investasi dibentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan dilebur atau tidak.
"Bahlil Lahadalia akan menjadi menteri? Ini yang masih ditunggu," tuturnya.
Namun, dia menilai, pos Kementerian Investasi akan menjadi rebutan. Untuk itu, Gun Gun, mengingatkan agar benar-benar selektif menempatkan orang di sana.
"Menurut hemat saya, posisi Menteri Investasi ini akan diperebutkan banyak partai karena menjadi lahan basah dan strategis," tuturnya.
Menurutnya, sebagai sirkulasi elite perombakan akan bersifat saling bergantung satu sama lainnya. Jika ada perubahan di satu pos kementerian berpotensi mengubah komposisi lainnya jika ada nama yang diganti atau digeser.
Pengamat Politik Universitas Sumatera Utara Muryanto Amin menilai reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Muryanto mengatakan, presiden pasti memiliki catatan sebelum menentukan pembantunya meski tidak bisa terlepas dari kepentingan politik.
"Pertama lebih pada subtansi kemampuan calon menteri yang ditunjuk. Karena sebetulnya menteri adalah jabatan politik. Tapi memang ada pertimbangan kualifikasi teknis dibutuhkan oleh calon menteri meskipun ia dari partai politik. Kira-kira begitu penjagaan keseimbangannya," jelas Muryanto.
Untuk pos Kementerian Investasi, Muryanto mengatakan sosok Bahlil memiliki pengalaman baik sebagai pengusaha maupun Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Menurutnya, pengalaman itu akan berpengaruh ketika mengambil keputusan agar negara tidak dirugikan pada semua aspek investasi.
"Pengalaman ini tidak mudah dimiliki oleh banyak orang, karena seorang pengusaha lebih mempertimbangkan manejemen risiko ketika dia berinvestasi," tandasnya.
Sebelumnya, DPR telah menerima surat presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian. Serta telah ditindaklanjuti melalui rapat konsultasi pengganti rapat Bamus pada 8 April 2021 yang menyepakati penggabungan dan pembentukan Kementerian tersebut.
DPR menyetujui penggabungan dan pembentukan kementerian baru. Yaitu penggabungan sebagian tugas Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek. Serta pembentukan Kementerian baru yaitu Kementerian Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja.
Reporter Magang: Annastasya Narpadayinta
Baca juga:
Soal Kabar Reshuffle Menteri, PAN Dukung Keputusan Jokowi
Demokrat Dukung Jokowi Bentuk Kementerian Investasi Atasi Krisis Ekonomi
Anggota Komisi X Nilai Reshuffle Kabinet Kali Ini Tak Berkaitan Kinerja Menteri
Ngabalin: Jokowi akan Lantik Mendikbud-Ristek dan Menteri Investasi
Jokowi Dikabarkan Reshuffle Kabinet, Menteri Anyar Dinilai Layak Dipertahankan