Kepada Jokowi, Agung curhat penyelesaian kisruh Partai Golkar
Jokowi tanya ke Agung Laksono kenapa persoalan internal Golkar tidak kunjung selesai.
Presiden Joko Widodo mengundang Ketua Umum Golkar Munas Ancol Agung Laksono. Kepada Jokowi, Agung menceritakan penyelesaian konflik dualisme internal Partai Golkar.
"Nah beliau mengikuti meskipun tidak intervensi, namun beliau mengikuti, kok tidak selesai-selesai persoalan yang terjadi di internal Partai Golkar. Lalu beliau bertanya pada saya apakah sudah ada konsep, sudah ada cara menyelesaikannya, karena tentu masyarakat dan pemerintah ingin cepat selesai karena Partai Golkar sebagai salah satu aset bangsa," kata Agung usai bertemu Jokowi di Istana, Jakarta, Senin (11/1).
Jokowi berpesan bagaimana Partai Golkar bisa optimal dalam memberi kontribusinya dalam membangun negeri ini. Hal itu akan sulit dilakukan bila Partai Golkar terus mengalami konflik internal dualisme kepengurusan.
Kepada Jokowi, Agung menjelaskan cara-cara penyelesaian konflik dualisme internal Partai Golkar. Terlebih sekarang setelah dicabutnya SK Menkum HAM, maka terjadi kevakuman kepemimpinan yang resmi.
"Partai Golkar ada, pemimpinnya ada, namun tak ada satupun yang mengantongi izin resmi pemerintah. Apakah hasil Munas Ancol yang dicabut, atau munas Bali yang tidak disahkan, atau Munas hasil Riau yang sekarang sudah habis masa berlakunya. Sehingga vakum," jelas Agung.
"Nah ini tentu akan menyulitkan kehidupan partai dan menyulitkan dalam kontribusinya bagi negara. Bersama dengan elemen-elemen partai yang lain. Saya kira kami ini perlu cepat diselesaikan," tambahnya.
Dalam kevakuman kepengurusan ini, lanjut Agung, masih ada yang diakui eksistensinya. Yaitu Mahkamah Partai Golkar.
"Karena mempunyai SK Menkum HAM sendiri. Jadi MK Partai Golkar lah yang kami mintakan petunjuknya, mintakan putusan-putusannya, untuk segera bersidang mengatasi kekosongan sebagai suatu fakta di masyarakat. Karena tidak ada manfaatnya sebuah partai kalau terjadi kekosongan-kekosongan kepemimpinan," jelas Agung.
"Seperti tadi saja di DPR ketika pelantikan terjadi delay dan sebagainya itu semua karena ada hal-hal yang terkait dengan kekosongan kepemimpinan Partai Golkar. Kami juga tidak ingin berlama-lama seperti ini. Kami ingin cepat selesai, dan salah satu caranya adalah Munaslub, Munas bersama. Panitianya bersama, penyelenggaranya bersama, pesertanya juga bersama," tandasnya.
Baca juga:
DPR loloskan Setnov jadi ketua & perombakan Fraksi Golkar
Ical dan Agung ke Istana, JK bilang Jokowi mau ikut damaikan Golkar
Agung Laksono pulang, giliran Ical yang temui Jokowi di Istana
Presiden Jokowi mendadak panggil Agung Laksono ke Istana
Fadli Zon: Tak ada surat pergantian ketua DPR dari Agung Laksono Cs
Ade Komarudin soal penolakan jadi ketua DPR: Itu biasa, santai saja
Paripurna pelantikan Ade Komarudin gaduh, Kubu Agung Laksono menolak
-
Apa yang diresmikan oleh Presiden Jokowi di Gorontalo? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa yang menurut Puteri Komarudin, mengukuhkan komitmen Partai Golkar dalam mengawal pemerintahan Presiden Jokowi? “Dimana, hal tersebut mengukuhkan Partai Golkar selalu setia mengawal keberjalanan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Untuk itu, kami pun berkomitmen untuk melanjutkan agenda pembangunan tersebut,” ungkap Puteri.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.