Ketua DPR minta Komnas HAM dan pihak tak setuju RUU antiterorisme gugat ke MK
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) ingin RUU antiterorisme diselesaikan hari ini agar bisa disahkan pada hari Jumat (25/5). Dia meminta anggota Pansus RUU antiterorisme mengambil mekanisme voting jika rapat nanti berjalan alot.
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) ingin RUU antiterorisme diselesaikan hari ini agar bisa disahkan pada hari Jumat (25/5). Dia tak peduli jika hasil RUU ini tak disetujui sejumlah pihak termasuk Komnas HAM.
Dia menegaskan, bagi pihak yang tak setuju dipersilakan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Siapa yang melaporkan Bambang Soesatyo ke MKD? Laporan dibuat mahasiswa Universitas Islam Jakarta bernama M Azhari terkait terkait pernyataan bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan UUD 1945.
-
Apa yang dilaporkan oleh M Azhari kepada MKD terkait dengan Bambang Soesatyo? Laporan tersebut terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Siapa saja yang terlibat dalam rapat pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Kapan Bendungan Jenderal Soedirman diresmikan? Pada tahun 1989, Bendungan Jenderal Soedirman, juga dikenal sebagai Waduk Mrica, diresmikan oleh Presiden Soeharto.
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
"Ya itu urusan Komnas HAM kami akan pegang pada apa yang sudah kita sepakati. Dan jika tidak setuju bisa uji materi di MK. Hari Jumat kita akan ketok palu dan jika ada beberapa hal yang masih ingin diprotes silakan ke MK untuk uji publik," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (23/5).
Politikus Golkar ini minta anggota Pansus RUU antiterorisme mengambil mekanisme voting jika rapat nanti berjalan alot.
"Kami berharap ini berjalan dengan lancar musyawarah mufakat tapi kalau tidak, ada mekanisme yang disiapkan undang-undang yaitu voting," ujarnya.
Dia menambahkan, soal definisi terorisme juga sudah selesai dan tinggal menambah perkalimat saja. Bamsoet minta dari pihak DPR maupun pemerintah tak ada yang mengulur ulur RUU ini.
"Maka kami mengimbau kepada anggota pansus dan fraksi fraksi yang ada termasuk juga pemerintah jangan ada lagi upaya upaya untuk menghambat disahkannya undang-undang ini karena ujung ujung nya nanti DPR lagi yang akan jadi kambing hitam kalau terjadi apa apa," tandasnya.
Tim Pansus RUU antiterorisme DPR hari ini Rabu (23/5) akan menggelar rapat bersama pemerintah untuk merumuskan RUU tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam mengharapkan, TNI tidak ikut terlibat dalam penanganan terorisme. Kalaupun harus terlibat, dia mengungkapkan, keterlibatannya harus fokus terhadap objek-objek vital tertentu saja.
"Kami posisi TNI itu kepinginnya tidak terlibat. Kalau harus terlibat, spesifik keterlibatannya pada objek-objek vital tertentu, bukan yang lain," katanya di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (16/4).
Baca juga:
DPR-pemerintah diminta hati-hati masukkan motif politik dalam definisi terorisme
Moeldoko minta pembahasan RUU Terorisme tidak dipolitisasi
Imparsial sebut RUU Terorisme harus pertimbangkan HAM agar tidak represif
Polri minta RUU Terorisme segera disahkan karena teror takkan berhenti
Pansus sebut Densus 88 ingin unsur politik masuk penjelasan definisi terorisme
Ketua DPR pastikan revisi UU Terorisme ketok palu Jumat ini
Kapolri sebut pelibatan TNI tangani teroris mirip Operasi Tinombala