Ketua Fraksi PKS tak ikut campur pemecatan Fahri Hamzah
Fraksi PKS di DPR tidak bisa menentukan sikap terhadap Fahri.
Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini enggan berkomentar terkait pemecatan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dari seluruh jenjang keanggotaan PKS. Dia tak ikut campur segala keputusan yang dibuat DPP PKS.
"Nanti dulu ya, saya tidak mau komentarin," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/3).
-
Apa yang menurut Fahri Hamzah menjadi bukti dari efek persatuan Jokowi dan Prabowo? "Efek persatuan mereka itu luar biasa, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang akan menjadi game changer, perubahan yang punya efek dahsyat pada perekonomian dan masyarakat secara umum," sambungnya.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Bagaimana Fahri Hamzah melihat proses bersatunya Jokowi dan Prabowo? "Ini adalah dua tokoh besar. Orang hebat dua-duanya, yang selama ini oleh politik dibuat bertengkar, sekarang kita buat mereka bersatu," tutur Fahri, Minggu (28/1)
-
Kapan Hamzah Haz terpilih menjadi Wakil Presiden? Pada hari Kamis, 26 Juli 2001, Hamzah terpilih sebagai Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Kapan razia terhadap PPKS dilakukan? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
Menurut anggota komisi III DPR ini, fraksi PKS tidak bisa menentukan sikap terhadap Fahri. Dia menegaskan, keputusan sepenuhnya di tangan DPP PKS. "Kok fraksi yang memberhentikan, DPP ya DPP," tuturnya.
Ditanya pandangan fraksi PKS, Jazuli mendadak geram. Dia menyerahkan sepenuhnya pada pimpinan PKS. "Apa yang perlu dipandang, itu kan hak prerogatif DPP," ujarnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengakui bahwa yang bisa melepas jabatan atau merotasi anggota DPR ialah Fraksi PKS. Maka dari itu pimpinan DPR menunggu sikap fraksi yang diambil dari DPP PKS.
"Yang punya hak cabut anggota adalah fraksi PKS. Karena kita mewakili Parpol, yang punya kewenangan adalah fraksi," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/4).
Baca juga:
Pimpinan DPR belum terima surat pemecatan dan nama pengganti Fahri
Ketua Fraksi PKS MPR menangis dengar kabar Fahri Hamzah dipecat
Siapa kader PKS bakal gantikan posisi Fahri di kursi pimpinan DPR?
Tifatul sebut kesalahan Fahri penyebab pemecatan tak perlu diungkap
Petinggi PKS sudah siapkan pengganti Fahri Hamzah