Ketua MPR minta Jokowi jangan obral Perppu Pilkada serentak
Zulkifli Hasan mengatakan, urusan Pilkada serentak seharusnya tidak sepenuhnya diserahkan pada seorang presiden.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan lembaga negara dan pihak-pihak terkait mengenai Perppu Pilkada serentak. Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengatakan, urusan Pilkada serentak seharusnya tidak sepenuhnya diserahkan pada seorang presiden. Oleh sebab itu, dia menyarankan kepada presiden untuk tidak mengobral atau mengeluarkan Perppu.
"Iya, Pilkada tanggungjawab parpol, yang usung kan parpol, saya enggak setuju tanggung jawab itu dilimpahkan pada presiden, saya enggak setuju enggak sependapat. Orang parpol yang tidak usung kok presiden yang tanggungjawab. Kalau besok-besok ada apa-apa masak keluarin Perppu. Genting memaksanya dimana?," kata Zulkifli di Istana Bogor, Rabu (5/8).
Zulkifli yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu menegaskan bahwa pihaknya tidak setuju bila Presiden Jokowi menerbitkan Perppu terkait Pilkada serentak yang hanya memiliki calon tunggal. Dia menginginkan pemerintah melakukan revisi Undang-Undang tersebut.
"Ya disempurnakan Undang-undangnya. Saya rasa cukup (waktunya)," tegasnya.
Untuk diketahui, sejumlah pimpinan lembaga negara menyambangi Istana Bogor untuk menggelar rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Pantauan di lokasi, turut hadir pimpinan MPR Zulkifli Hasan dan Oesman Sapta Odang.
Kemudian Politikus PKS Hidayat Nur Wahid, Pimpinan Fraksi Hanura di MPR Syarifudin Sudding, Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR Ahmad Basarah dan sejumlah pimpinan fraksi di MPR lainnya.
Selain itu, Ketua DPR Setya Novanto dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD Irman Gusman. Selanjutnya Ketua BPK Harry Azhar Azis, Ketua KY Suparman Marzuki serta Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat.
Pertemuan tujuh lembaga negara dengan Presiden Jokowi pagi ini terkait pidato kenegaraan Presiden RI yang akan dilangsungkan pada 14 Agustus. Kemudian juga membahas masalah Perppu Pilkada serentak mengenai calon tunggal.
Baca juga:
Calon tunggal di Pilkada, Mendagri sebut Perppu pilihan terakhir
Ganjar lantik 5 pengganti kepala daerah yang maju pilkada serentak
Perppu calon tunggal pilkada bakal dihadang DPR?
Besok di Bogor, Jokowi sikapi wacana Perppu calon tunggal pilkada
Pilkada ditunda hingga 2017, warga Surabaya demo
Kapolri nyatakan Polri sudah siap amankan Pilkada Serentak
Usut mahar politik, Bawaslu pantau rekening calon kepala daerah
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Di mana letak permukiman terbengkalai di Jakarta yang diulas dalam video? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.