Ketua MPR Soal Amandemen UUD 1945: Sikap Fraksi Masih Belum Seragam
Adapun, lanjut Bamsoet pihak yang setuju dengan Amandemen UUD 1945 dengan memasukan PPHN, barulah DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti beberapa waktu lalu.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, jika saat ini masih melihat dan menilai sikap dari setiap fraksi partai politik di parlemen terkait usulan Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk memasukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
"Jadi nanti sikap-sikap pimpinan parpol akan tercermin dari para anggotanya di parlemen ini. Apakah nanti dari DPR atau di badan pekerja di MPR, jadi akan terlihat nanti," katanya kepada wartawan, Rabu (18/8).
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Kapan Bendungan Jenderal Soedirman diresmikan? Pada tahun 1989, Bendungan Jenderal Soedirman, juga dikenal sebagai Waduk Mrica, diresmikan oleh Presiden Soeharto.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
Kemudian, dia pun mengakui jika dari hasil dialog kepada fraksi-fraksi partai politik yang saat awal masa jabatannya, masih banyak sikap yang menyatakan kekhawatiran bila Amandemen UUD 1945 dilakukan.
"Ketika saya baru memimpin MPR kami telah melakukan roadshow keliling menemui para pimpinan MPR memang banyak masukan-masukan yang ketika itu kami terima. Ada yang setengah khawatir, ada yang khawatir, ada yang 'ini harus'. Masih situasional, belum seragam," terang politikus Golkar itu.
Adapun, lanjut Bamsoet pihak yang setuju dengan Amandemen UUD 1945 dengan memasukan PPHN, barulah DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti beberapa waktu lalu.
"Nanti sikap itu akan tercermin dari para anggota partai politik yang ada di fraksi di sini. Plus, kalau kelompok DPD sudah tegas kemarin ketua DPD sudah menyampaikan dukungan kepada PPHN," tutupnya.
Baca juga:
Ketua MPR: Penyempurnaan UUD 45 Tidak Boleh Dianggap Tabu
PAN Ingatkan Ketua MPR: Perubahan Konstitusi Didasarkan Aspirasi & Keinginan Rakyat
Demokrat: Tak Ada Jaminan Amandemen UUD 1945 Tidak Melebar ke Pembahasan Lain
NasDem: Amandemen Terbatas UUD 1945 Berpotensi Buka Kotak Pandora
Demokrat Sebut Bamsoet Bohong, Amandemen UUD '45 Belum Pernah Dibahas
Pakar Hukum Nilai Amandemen UUD Butuh Biaya Besar, Berisiko untuk Ekonomi
Ketua MPR: Amandemen UUD 1945 Tak Mungkin Buka Kotak Pandora