Khawatir Lemahkan Pemberantasan Korupsi, PKS akan Cermati Draf Revisi UU KPK
"PKS pada dasarnya wait and see belum bisa menolak dan menerima. Pada prinsipnya kami cermati gimana perubahannya karena kan ada dasar filosofinya ya. Kita mau cermati itu dulu lalu baca naskah akademisnya, lalu draf RUU-nya," kata Nasir Djamil.
DPR sepakat merevisi Undang Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Kesepakatan RUU tersebut disetujui seluruh fraksi dalam rapat paripurna.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyebut bahwa pihaknya tak mau gegabah menyetujui perubahan undang-undang KPK menjadi undang-undang baru. PKS akan mengkaji draf RUU tersebut.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Bagaimana proses pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
-
Bagaimana KPK menindaklanjuti status tersangka Karna Suswandi? Jadi silahkan dikoordinasikan atau ditanyakan dengan KPU dulu tapi yang jelas dari kami akan tetap terus berjalan proses penyidikannya
"PKS pada dasarnya wait and see belum bisa menolak dan menerima. Pada prinsipnya kami cermati gimana perubahannya karena kan ada dasar filosofinya ya. Kita mau cermati itu dulu lalu baca naskah akademisnya, lalu draf RUU-nya," kata Nasir saat dihubungi wartawan, Kamis (5/8).
Nasir merespons poin RUU soal penghentian penyadapan. Isi poinnya KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 tahun.
PKS akan mengkaji betul soal itu. Dia khawatir RUU KPK bisa melemahkan lembaga antirasuah. Nasir akan terus mencermati dinamika RUU KPK.
"Kalau menyurutkan pemberantasan korupsi, kalau revisinya ke arah melemahkan, kita tidak ingin buru-buru. Jokowi juga bilang bahwa kualitas pemberantasan korupsi itu bukan banyak yang ditangkap, tapi perubahan sistem, tapi kalo perubahan nanti gak sesuai dengan ini, PKS tentu akan jaga," jelasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan draf RUU KPK, terdapat tiga poin penting yang menjadi perhatian. Antara lain mengenai pembentukan dewan pengawas, penghentian penyidikan, dan tata cara penyadapan.
Baca juga:
Cegah Revisi UU KPK, Jokowi Diminta Tidak Kirim Surpres ke DPR
Dewan Pengawas KPK Berjumlah 5 Orang, Diseleksi dan Diangkat oleh Presiden
DPR Targetkan Revisi UU KPK Rampung Akhir September
Laode M Syarif Sebut DPR Tak Mengajak KPK Bahas Revisi UU
Pengamat Hukum Pertanyakan Urgensi Revisi UU KPK Digulirkan
Arsul Sani Sebut Revisi UU KPK Melanjutkan Agenda Tertunda pada 2017
Mirip Rekomendasi Pansus Angket, Ini Poin Revisi UU KPK yang Disetujui DPR