Kisruh DPD buat aspirasi daerah sulit diperjuangkan
Lucius berpendapat, seharusnya sesuai namanya, para anggota DPD ini lebih aktif di daerah, bukan di Jakarta.
Forum Pemantau Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus mengatakan kisruh yang terjadi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan membuat aspirasi daerah menjadi sulit untuk diperjuangkan.
Lucius berpendapat, seharusnya sesuai namanya, para anggota DPD ini lebih aktif di daerah, bukan di Jakarta.
"Jelas DPD itu sudah diperintah untuk melakukan hal-hal tertentu, tapi yang paling utama DPD ini yang mewakili daerah harus berada di daerah, dia harus menjadi orang yang paling tau tentang kondisi daerahnya kalau dia lebih banyak di Jakarta mengurus hal-hal terkait kekuasaan di Jakarta bagaimana dia tau urusan derah terus mengambil bagian dalam memperjuangkan daerahnya?," kata Lucius, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/4).
Selain itu, Lucius berpendapat, saat ini kepercayaan masyarakat kepada DPD dan DPR sudah menurun drastis karena sebagai wakil rakyat mereka malah menonjolkan adanya perebutan kekuasaan.
"Semua dipicu oleh karena kedua lembaga ini lebih mempertontonkan kekuasaan merebut jabatan yang ada, ketimbang kemudian bekerja sesuai dengan yang diperintahkan UU," ujar Lucius.
Lucius menilai, konsep wakil rakyat yang mereka usung tidak pernah ditunjukan sehingga membuat rakyat akhirnya berpikir bahwa mereka bukan siapa-siapa lagi.
"Hanya dalam pemilu mereka dianggap sebagai wakil, tapi saat mulai bekerja kewakilan itu hilang total walaupun DPD maupun DPR sering menjual rakyat ini untuk meraih legitimasinya," tegas Lucius.
Karenanya, Lucius menyarankan agar DPD dan DPR kembali kepada konsep awal sebagai wakil rakyat dengan cara lebih menonjolkan daerah mereka masing-masing bukan partai politik yang menaunginya.
Jika hal itu sudah dilakukan, Lucius mengatakan nantinya DPD akan kembali kepada situasi awal, yakni sebagai wakil daerah dan bisa menjalankan perannya sebagai wakil rakyat.
"Mereka wakil daerah, mereka itu menggambarkan Indonesia NKRI itu dengan wakil-wakil masing-masing perovinsi, jadi konsolidasinya itu antar daerah antar wakil daerah bukan kemudian opini terbentuk atas hembusan kepentingan parpol yang terjadi sekarang mereka terpecah ke dalam kelompok kepentingam daerah menjadi hilang dalam konflik ini," tandas Lucius.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Bagaimana cara mencegah penyebaran DBD di Jakarta? "Utamanya PSN 3M plus & vaksinasi. Gencarkan G1R1J/gerakan 1 rumah 1 kader jumantik dengan menunjuk petugas PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)," ucap dia.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Kapan DPD PDIP Jawa Barat akan mendaftarkan Anies-Ono? Hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDIP Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan Calon Gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
Baca juga:
DPD berikan 12 usulan terhadap revisi UU MD3
Sekjen DPD akui ajak Pasek minta MA lantik OSO jadi Ketua DPD RI
Saleh & Farouk sudah kembalikan fasilitas, Hemas belum komunikasi
OSO dianggap punya leadership dan bisa jadikan DPD punya peran
Mangindaan sebut OSO beri sinyal bakal mundur dari Wakil Ketua MPR