Komisi II akan RDP dengan Kemendagri-Bawaslu-KPU Pastikan Kesiapan Pilkada
Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP, Johan Budi mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat dengan Kemendagri, Bawaslu dan KPU untuk memastikan kesiapan Pilkada. Dia ingin Pilkada aman dari corona.
Lima hari lagi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 akan dilaksanakan. Namun, kasus positif Covid-19 di Indonesia masih meningkat.
Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP, Johan Budi mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat dengan Kemendagri, Bawaslu dan KPU untuk memastikan kesiapan Pilkada. Dia ingin Pilkada aman dari corona.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Dimana pertemuan antara Komisi II DPR RI dengan Walikota Medan berlangsung? Selain bersilaturahmi, kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPR RI yang diketuai Junimart Girsang ini dalam rangka mendengar dan mengetahui kesiapan Pemilu 2024 di Kota Medan. Sejumlah langkah, tindak lanjut dan ragam hal sesuai kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan suksesnya Pemilu 2024 dipaparkan Wali Kota Medan Bobby Nasution di hadapan anggota Komisi II DPR RI di Balai Kota Medan, Kamis (14/9).
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
"Rencananya kami di komisi II akan RDP lagi untuk meyakinkan itu seperti apa sanggup apa enggak dalam pelaksanaan protokol Covid 19 itu, rencananya sama Kemendagri juga, kalau gak salah hari Senin atau Selasa, kita ingin memastikan lagi dengan perkembangan baru ini sejauh mana kesiapannya," ucapnya, Jumat (4/12).
Johan melanjutkan, pengawasan protokol kesehatan terhadap pelaksanaan Pilkada paling utama. Aturan harus ditegakkan jika ada yang melanggar.
"Memang belakangan ini ada peringkat penyebaran Covid, kalau dari baca berita penyebabnya adanya kerumunan yang pasti tidak menggunakan protokol kesehatan," ucapnya.
Johan menuturkan, dalam beberapa kali kunjungan komisi II ke beberapa daerah, persiapan protokol Covid 19 sudah menjadi perhatian utama dari KPU Bawaslu maupun pemerintah daerahnya itu. Misalnya, pengaturan jam nyoblos agar masyarakat tidak berkerumun di TPS.
"Misalnya ada warga yang mencoblos jam 7 sampai 8, kedua pembatasan terhadap TPS, kan maksimal 500, kalau di beberapa daerah sepertinya gak sampe 500 satu TPS," katanya.
Kemudian, kata Johan, ketika pencoblos hendak masuk TPS dan bersuhu di atas 37,5 derajat akan diarahkan ke bilik khusus. "Ini salah satu langkah yang dilakukan untuk mencegah prepare terjadinya penularan Covid-19," pungkas mantan Jubir KPK itu.
Baca juga:
Tokoh Lintas Agama di Sumut Doakan Pilkada Damai Bebas Covid-19
PAN: Kasus Covid-19 Lebih Tinggi di Daerah Tidak Melaksanakan Pilkada
Ganjar Siap Gelar Pemungutan Suara Pilkada 2020 di Tengah Lonjakan Covid-19
KPU Tak Paksa Pasien Covid-19 Kritis Gunakan Hak Pilih di Pilkada
Debat Ketiga Pilwali Makassar, Paslon 04 Singgung Perlindungan Pekerja Perempuan
Kapolda Kalsel Siapkan 4 Kompi Brimob, Pertebal Pengamanan Pilkada