Komisi II DPR minta OSO mundur dari wakil ketua MPR dan fokus di DPD

Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), baru dilantik menjadi ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pelantikan ini dikritik anggota komisi II DPR. OSO diminta melepas jabatan wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan fokus pada DPD.

Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), baru dilantik menjadi ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pelantikan ini dikritik anggota komisi II DPR. OSO diminta melepas jabatan wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan fokus pada DPD.

"Memang tidak diatur dalam undang-undang (rangkap jabatan), tetapi menurut kami alangkah baiknya dan bijak jika OSO fokus pada DPD dan untuk jabatan wakil ketua MPR bisa diberikan kepada yang lain," kata Anggota komisi II Yandri Susanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/4).

Terkait dengan kisruh terjadi di antara anggota DPD, sekretaris fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyayangkan. Apalagi dalam insiden itu juga terjadi baku hantam di dalam rapat.

"Fraksi PAN menyayangkan terhadap kericuhan yang terjadi di DPD. Menurut kami tidak perlu terjadi karena biasa dalam rapat ada silang pendapat, tapi secara fisik kita hindari," ujarnya.

Dia juga menyarankan permasalahan tersebut secepatnya diselesaikan. Sehingga terciptanya kekuatan pada lembaga tinggi negara.

"Sebaiknya di selesaikan dalam waktu dekat DPR DPD dan MPR RI supaya ada kepastian ada keputusan yang betul-betul dalam rangka memperkuat semua lembaga tinggi negara," terangnya.