Komisi II Sebut Lembaga Penyelenggara Sering Overlapping Tuntaskan Pelanggaran Pemilu
Untuk menyelesaikan persoalan itu pernah ada gagasan untuk membentuk lembaga peradilan khusus Pemilu. Yang salah satu tugasnya untuk menyelesaikan sengketa Pemilu.
Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia menekankan pentingnya penataan lembaga penyelenggara Pemilu. Dia menyentil kinerja 3 lembaga penyelenggara pemilu tanah air.
"Penataan kelembagaan penyelenggara pemilu. Kita sekarang punya 3 lembaga penyelenggara Pemilu yang di dalam UU disebut menjadi satu kesatuan," kata Doli dalam diskusi CSIS bertema 'Menimbang Sistem Pemilu 2024: Catatan dan Usulan', Senin (1/11).
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
-
Mengapa DPR memuji pengamanan Pemilu 2024? “Tentu saya sepakat dengan Pak Kapolri, Pemilu 2024 ini jauh lebih kondusif. Saya melihat ada peningkatan kedewasaan berdemokrasi di masyarakat. Dan tentu selain itu, ini juga tidak terlepas dari peran TNI-Polri yang solid dan humanis dalam memastikan situasi di lapangan. Hampir tidak ada, atau bahkan tidak ada laporan aparat yang aneh-aneh saat hari H atau pasca pencoblosan,” ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (25/4).
-
Mengapa Pemilu 2024 penting? Pemilu memegang peranan penting dalam sistem demokrasi sebagai alat untuk mengekspresikan kehendak rakyat, memilih pemimpin yang dianggap mampu mewakili dan melayani kepentingan rakyat, menciptakan tanggung jawab pemimpin terhadap rakyat, serta memperkuat sistem demokrasi.
-
Bagaimana cara DPR menilai pengamanan Pemilu 2024? “Jadi good job buat TNI-Polri, semuanya maksimal, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Semua jajaran mengikuti instruksi yang telah diberikan pimpinan masing-masing." "Karena bagaimanapun, momen pemilu memang sangat sakral di dalam negara demokrasi, perlu pengamanan ekstra. Dan TNI-Polri berhasil lakukan itu dengan baik,” tutup Sahroni.
Walaupun demikian, dalam praktik di lapangan, kata Doli, sering terjadi overlapping antara tiga lembaga ini. Hal tersebut bisa dikarenakan tidak adanya pengaturan yang tegas terkait peran masing-masing lembaga.
"Bahasa halusnya sering overlapping. Kalau tidak bisa disebut konflik. Ini kerjaan teman-teman penyelenggara Pemilu ini saling berantem-berantem saja," ujar Doli.
"Oleh karena itu, kalau kita mau revisi UU perlu disusun peraturan lebih tegas. Terutama di dalam soal bagaimana menyelesaikan problem-problem pelanggaran Pemilu," imbuh dia.
Wakil Ketua Umum Golkar itu menambahkan, sebenarnya pernah ada gagasan untuk membentuk lembaga peradilan khusus Pemilu. Yang salah satu tugasnya untuk menyelesaikan sengketa Pemilu.
"Selama ini finalnya di Mahkamah Konstitusi yang menurut saya pada akhirnya menambah pekerjaan yang banyak dan sangat teknis tidak sesuai dengan hakekat berdirinya Mahkamah Konstitusi itu," tandas dia.
Baca juga:
DPR Akui Pemilu 2024 Rumit, Dorong Pilpres dan Pileg Dipisah
Ada 17 Juta Suara Tak Sah, Perludem Nilai Karena Sistem Pemilu RI yang Rumit
Perludem: Sederhanakan Parpol bukan Lewat Ambang Batas, Tapi Kurangi Dapil
PDIP Cari Capres-Cawapres yang Bisa Dongkrak Elektoral Partai di 2024
Wasekjen PDIP: Ketua Umum Minta Kader Tidak Berwacana Soal Capres-Cawapres