Komisi III akan bahas rencana rapat gabungan dengan Komisi I bahas senjata
Komisi III akan bahas rencana rapat gabungan dengan Komisi I bahas senjata. Desmond mengaku belum mengetahui adanya surat soal rapat gabungan dengan Komisi I. Jadwal rapat gabungan juga belum disusun hingga saat ini. Meutya berharap persoalan senjata bisa selesai sehingga tak perlu rapat gabungan.
Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa akan membahas usulan rapat gabungan dengan Komisi I yang mengundang Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Rapat gabungan itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah isu pembelian senjata api ilegal.
"Ini baru akan kita bahas di komisi III, biasa saja. Kalau ada rapat gabungan harus ada Menhan, Kapolri," kata Desmond saat dihubungi, Jumat (6/10).
-
Apa yang sering dilakukan oleh para penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk? Saksi kasus dugaan korupsi timah, Agung Pratama mengungkapkan penambang timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk kerap kembali meski sudah ditertibkan oleh PT Timah maupun aparat penegak hukum (APH)."Pada hari penertiban itu, mereka keluar. Setelah itu kadang beberapa minggu atau beberapa hari masuk lagi," ujar Agung selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah periode 2020-2021 dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (4/9).
-
Apa yang terjadi pada rombongan pesepeda di Jalan Jenderal Sudirman? Rombongan pesepeda ditabrak oleh pengendara motor trail merek Kawasaki KLX 150 dengan pelat nomor B 3700 PCY di jalur sepeda kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Sabtu (22/7) kemarin.
-
Bagaimana Kelurahan Sadar Hukum di DKI Jakarta diwujudkan? Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,"
-
Kapan Komisi XI DPR mengingatkan masyarakat dan OJK soal pinjol ilegal? Melihat besarnya pengeluaran masyarakat saat Ramadan hingga Lebaran, Anggota Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin mengingatkan agar masyarakat menghindari pinjaman online (pinjol) yang bersifat konsumtif.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Apa yang menjadi penyebab utama peningkatan kasus ISPA di Jakarta? "Mulai Januari 2023 tuh yang di atas relasinya dengan kasus ISPA di DKI. Jadi kasus infeksi saluran pernapasan itu di DKI yang tadinya 50 ribuan naik dia, naiknya jadi sempat 200 ribu, 150 ribu, jadi empat kali, lima kali," kata Budi di gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/8).
Desmond mengaku belum mengetahui adanya surat soal rapat gabungan dengan Komisi I. Jadwal rapat gabungan juga belum disusun hingga saat ini.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafid berharap TNI dan Polri bisa segera duduk bersama menyelesaikan persoalan senjata api. Jika persoalan itu bisa diselesaikan antara Gatot dan Tito, rapat gabungan tidak diperlukan lagi.
"Kita lihat dulu karena kemarin nunggu HUT TNI. Selepas ini kita akan lihat. Tapi saya berharapnya TNI dan Polri bisa cepat duduk bersama-sama," terangnya.
"Sehingga tak perlu ada lagi rapat. Kalau sudah selesai di tingkat TNI-Polri bisa dibicarakan baik-baik sehingga tak ada lagi kontroversi dan misskomunikasi. Saya rasa itu lebih baik lagi," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menyarankan dua cara untuk menyelesaikan polemik pembelian senjata api ilegal. Pertama, melalui eksekutif dimana Presiden Joko Widodo memanggil pihak terkait seperti Panglima TNI Jenderal Gatot Numantyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menko Polhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian hingga Kepala BIN Budi Gunawan.
"Seharusnya pihak yang terkait mungkin presiden seharusnya panggil semua, baik itu Panglima TNI, Kapolri, Menko Polhukam, Menhan, dan mungkin juga KaBIN kemudian secara satu suara informasi itu selesai," kata Fadli.
Kedua, dari sisi DPR menggelar rapat koordinasi antara Komisi I dan Komisi III. Pasalnya, kata Fadli, lembaga yang berwenang memesan dan menggunakan senjata api merupakan mitra kerja Komisi I dan Komisi III. Fadli mengusulkan rapat koordinasi digelar usai HUT TNI pada 5 Oktober mendatang.
"Mungkin Komisi terkait bisa saja nanti kita membuat semacam rapat koordinasi rapat gabungan Komisi I dan Komisi III," terangnya.
(mdk/noe)