Komisi III Ingatkan Perppu UU KPK Tetap Butuh Persetujuan DPR
Desmond mengatakan, kendati Perppu dikeluarkan, tetap harus disetujui oleh DPR. Dia menyebut tidak bisa sepihak oleh Istana saja. Jika tidak disetujui maka tetap UU KPK yang baru disahkan yang berlaku.
Presiden Joko Widodo didesak untuk mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan revisi UU KPK. Namun, Wakil Ketua Komisi III, Desmond J Mahesa mengingatkan, Perppu tetap harus mendapat persetujuan dari DPR.
Desmond mengatakan, kendati Perppu dikeluarkan, tetap harus disetujui oleh DPR. Dia menyebut tidak bisa sepihak oleh Istana saja. Jika tidak disetujui maka tetap UU KPK yang baru disahkan yang berlaku.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
"Peraturan pengganti undang-undang, harus disetujui dengan DPR, bukan sepihak, kalau sepihak tidak setuju ya berlaku UU KPK yang sekarang yang dibikin sekarang," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/9).
Anggota Fraksi Gerindra itu belum menyatakan apakah menolak atau mendukung Jokowi mengeluarkan Perppu. Dia menegaskan, menolak belum berarti membatalkan undang-undang.
"Kita baru, Perppu itu apapun dilakukan kita kaji, masa kita belum apa-apa sudah menolak Perppu. Alasan penolakan, ini apa? Penolakan persepsi kami di Partai Gerindra belum tentu membatalkan, jangan berpikir terlalu jelek dulu," jelasnya.
"Kami belum bersikap karena masih belum jelas apa yang harus kami sikapi," tutup Desmond.
Diberitakan, Presiden Joko Widodo diminta bersikap konsisten terhadap dua undang-undang yang pembahasannya dinilai bermasalah di DPR. Jokowi telah menyatakan meminta penundaan pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KHUP). Namun, hal sama tidak dilakukan terhadap revisi UU KPK hingga berujung disahkan menjadi undang-undang.
Masih ada jalan bagi Jokowi untuk menunjukkan konsistensinya. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menuturkan, Jokowi bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu untuk membatalkan UU KPK yang baru direvisi. Itu menjadi hak prerogatif Presiden tanpa harus meminta pandangan siapapun. Jokowi bisa menggunakan kekuasaannya secara penuh.
"Jadi saya kira, makanya kenapa perlu menuntut konsistensi saja. Kalau Jokowi menggunakan aspirasi publik untuk minta DPR menunda proses pembahasan di RKUHP, kenapa sikap yang sama dia tidak lakukan ketika mendengar protes publik terkait UU KPK yang sudah disahkan," ujar Lucius dalam diskusi di Jakarta, Minggu (22/9).
Baca juga:
Polisi Pertebal Pengamanan Gedung KPK Usai Demo Anarkis
Kritik UU KPK dan Tolak RKUHP, Mahasiswa UMI Gelar Demo di Makassar
4 Organisasi Mahasiswa di Jember Tolak Berbagai Regulasi Baru
DPR Nilai Sistem Dua Tingkat Dalam UU Baru Perkuat Kinerja KPK
Menuntut Konsistensi Jokowi, Perppu Jalan Keluar Batalkan UU KPK Hasil Revisi
Dugaan Transaksional Pemerintah dan DPR di Balik Ngebutnya Pengesahan Beragam UU
Kebut UU KPK Hingga MD3, DPR Seolah Balapan Liar