Komisi VII ogah ikut campur perseteruan Sudirman Said vs Setnov

Komisi VII DPR tak akan memihak manapun dalam perseteruan Ketua DPR dengan Menteri ESDM.

Anggota Komisi VII DPR Joko Purwanto mengatakan tak mau ikut campur dalam perseteruan Ketua DPR Setya Novanto dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Panitia Kerja (Panja) Mineral dan Batu Bara (Minerba) Komisi VII DPR, kata dia, lebih memilih fokus menyelesaikan RUU Minerba.

Dia mengaku mendukung pembenahan berbagai aset negara yang selama ini dikuasai pihak asing, seperti PT Freeport Indonesia. Namun, penyelesaian sejumlah persoalan tersebut tak perlu dilakukan dengan kegaduhan politik atau pertarungan kepentingan antara pemangku kebijakan.

"Mental kita harus direvolusi. Kebiasaan cari komisi, hidup enak tanpa kerja keras harus diubah. Masa kita terjebak dalam pertarungan maling teriak maling," ujar Joko di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/11).

Anggota Panja RUU Minerba ini menegaskan, Komisi VII DPR tak akan memihak manapun dalam perseteruan Ketua DPR dengan Menteri ESDM. Sebab, sesungguhnya solusi atas persoalan tersebut adalah pembenahan undang-undang dan aturan turunan terkait pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

"Yang krisis itu aturannya. Dari undang-undang turun ke Peraturan Pemerintah (PP) beda, turun lagi ke keputusan menteri (Kepmen) beda juga. Itu disengaja atau tidak? Itu yang harus kita benahi," ucapnya.

Oleh sebab itu, pihaknya menyatakan dengan tegas lebih memilih fokus menyelesaikan RUU Minerba daripada menambah gaduh suasana. Pasalnya, dia meyakini keberadaan undang-undang tersebut akan menunjukkan integritas anak bangsa sekaligus menjaga aset negara, khususnya di bidang pertambangan.

"Freeport atau pihak asing lain yang mengeruk kekayaan Indonesia, berhasil membuat kita merasa bodoh. Seolah-olah, kita belum mampu melakukan investasi, menjalankan teknologi, dan memiliki ilmu pengetahuan, sehingga harus selalu bergantung pada bangsa lain," tandas Politikus PPP ini.