Komisi VIII: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Runtuhkan Antibodi Masyarakat
Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, mendesak pemerintah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Jangan sampai pemerintah menambahkan beban masyarakat yang sedang sulit di masa pandemi ini.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, mendesak pemerintah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan sendiri telah diputuskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
"Ini sungguh mengagetkan kita semua dan kita minta pemerintah Republik Indonesia untuk membatalkan keputusan itu," kata Yandri, Kamis (14/5).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Bagaimana tanggapan Plt Kepala BPS terkait kritik Komisi XI DPR RI? Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, BPS memiliki indikator kesejahteraan petani melalui Indeks Kesejahteraan Petani yang tahun 2023 sedang dalam proses pencacahan di lapangan.“Harapannya indikator dapat menjadi indikator lebih baik untuk mengukur kinerja pembangunan sektor pertanian," katanya.
-
Apa yang dibahas oleh Dirut BPJS Kesehatan dan Wali Kota Balikpapan dalam pertemuan tersebut? Kunjungan tersebut untuk membahas langkah peningkatan layanan kesehatan dan manfaatnya bagi warga Kota Balikpapan.
-
Apa yang disuarakan oleh Anggota BKSAP DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin di Forum Kerja Sama di Wilayah Asia-Pasifik di Bidang Kesehatan Universal? “Tidak mungkin kita bicara soal krisis kesehatan tanpa melihat situasi yang terjadi di Palestina. Kita tahu bahwa serangan militer telah menewaskan lebih dari 13.000 warga Palestina, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan difabel. Bahkan, serangan ini juga menargetkan 4 (empat) rumah sakit besar di Gaza, tak terkecuali rumah sakit Indonesia. Hal ini kemudian memicu lebih dari 50.000 pasien yang tak bisa tertangani secara maksimal, ” tegas Puteri dalam Forum Kerja Sama di Wilayah Asia-Pasifik di Bidang Kesehatan Universal, Jumat (25/11).
-
Di mana pertemuan antara Dirut BPJS Kesehatan dan Wali Kota Balikpapan berlangsung? Dirut BPJS Kesehatan Bertemu Wali Kota Balikpapan Menjalani tahun ke sepuluh menjadi badan penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan kualitas mutu layanan bagi pesertanya.
Permintaan agar iuran BPJS Kesehatan tidak dinaikkan pun sudah dia sampaikan kepada pihak pemerintah saat rapat bersama Komisi VIII.
"Ini pernah saya sampaikan saat rapat bersama pemerintah, ada Menkeu Menko. Saya sampaikan janganlah menaikkan BPJS. Karena itu adalah sebuah kezaliman di tengah penderitaan Rakyat Indonesia. Mohon kiranya kenaikan BPJS itu dibatalkan untuk membahagiakan (masyarakat)," jelas Yandri.
Dia menegaskan bahwa saat ini masyarakat tengah susah akibat pandemi Covid-19. Perekonomian masyarakat sedang merosot dihantam wabah yang disebabkan virus SARS-Cov-2 itu.
"Makan saja susah, pekerjaan susah, PHK di mana-mana," terang Yandri.
Karena itu, Wakil Ketua Umum PAN ini mengatakan, sungguh ironis jika pemerintah malah menambah beban masyarakat dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.
"Masa sih pemerintah yang katanya melayani rakyat, mau menyejahterakan rakyat Indonesia. Kok tiba tiba di tengah penderitaan luar biasa pemerintah menaikkan iuran BPJS," tukasnya.
Dia pun menegaskan bahwa kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah harusnya memberikan dukungan kepada masyarakat agar dapat bertahan menghadapi Covid-19. Bukan malah sebaliknya.
"Oleh karena itu, saya menutup di bulan Ramadan ini pada pemerintah Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya untuk membatalkan rencana kenaikan BPJS itu," ujar dia.
"Karena hari ini di tengah Corona, masak sih pemerintah menaikkan iuran BPJS. Ya Allah ini sungguh meruntuhkan antibodi masyarakat yang hari ini harus menghadapi banyak cobaan," imbuh dia.
Baca juga:
Bos BPJS Kesehatan: Kenaikan Iuran Berlaku, Kita Hampir Tidak Defisit Lagi
Anggaran BPJS Kesehatan Defisit Rp6,9 Triliun Jika Iuran Tak Naik
Kasih Solusi Keuangan BPJS, Surat KPK Malah Tak Dibalas Jokowi
Hingga April 2020, Pemerintah Tanggung Iuran 132 Juta Peserta BPJS Kesehatan
Iuran BPJS Kesehatan Kembali Naik, Wali Kota Solo Minta Jokowi Tinjau Ulang
Hingga 13 Mei, BPJS Kesehatan Masih Punya Utang Klaim ke Rumah Sakit Rp4,4 T