KPPU Ingatkan Paslon Pemenang Pilkada Tak Cawe-Cawe Proyek ke Timses
Kepala daerah yang terpilih di daerah-daerah itu diingatkan agar tidak melakukan persekongkolan. "Mereka harus menjadi motor sebagai pencegahan persekongkolan," kata Ramli.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengingatkan calon kepala daerah yang memenangkan Pilkada di Sumatera Utara untuk tidak melakukan persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa. Salah satu yang menjadi perhatian adalah potensi bagi-bagi proyek kepada tim pemenangan.
"Yang identik setelah pilkada adalah pembagian proyek kepada tim sukses atau tim pemenangan. Jangan sampai itu terjadi. Kami mengingatkan dari awal agar jangan sampai terjadi persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa di kabupaten/kota yang akan mereka pimpin," kata Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ramli Simanjuntak, Rabu (16/12) sore.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kenapa Pilkada itu penting? Pilkada artinya singkatan dari Pemilihan Kepala Daerah, adalah salah satu momen krusial dalam sistem demokrasi kita.
Sebanyak 23 kabupaten/kota di Sumut menggelar pilkada pada 9 Desember 2020 lalu. Daerah itu yakni: Kota Medan, Binjai, Pematang Siantar, Tanjung Balai, Sibolga dan Gunung Sitoli, serta Kabupaten Serdang Bedagai, Simalungun, Labuhan Batu, Mandailing Natal, Karo, Labuhan Batu Utara, Nias Selatan, Labuhan Batu Selatan, Tapanuli Selatan, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Nias, Nias Utara, Samosir, Nias Barat, dan Pakpak Bharat.
Kepala daerah yang terpilih di daerah-daerah itu diingatkan agar tidak melakukan persekongkolan. "Mereka harus menjadi motor sebagai pencegahan persekongkolan," kata Ramli.
Dia memaparkan, pihaknya menemukan indikasi bagi-bagi proyek kepada tim pemenangan setelah pilkada-pilkada sebelumnya. Bahkan ada yang akan membuat perusahaan dan meminjam perusahaan supaya dapat proyek. Sementara kepala daerah berpeluang mengarahkan bawahan untuk menentukan pemenang tender.
Lelang tender pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan pada Maret 2021. KPPU memastikan akan mengawasi ketat proses itu.
Dia pun mengimbau mengimbau masyarakat agar turut melakukan pengawasan. Bila menemukan persekongkolan barang dan jasa, hal itu dapat segera dilaporkan kepada KPPU.
"Kami menjamin kerahasiaan pelapor dalam pengusutan," jelasnya.
Baca juga:
Suara Masuk KPU 100 Persen, Paisal-Amris Unggul di Pilkada Kota Dumai
Sirekap Pilkada Tangsel, Benyamin-Pilar Raih Suara Terbanyak di 3 Kecamatan
Pandemi Covid-19, Tingkat Partisipasi Pemilih Pilkada Solo 70,5 Persen
Rekapitulasi KPU Rampung, Dadang-Sahrul Pemenang Pilkada Kabupaten Bandung
Saat Menantu Jokowi Kalah oleh Golput di Pilkada Medan
Komisi II DPR: Pilkada Patuh Protokol Kesehatan Berjalan Baik