KPU Sowan ke PBNU, Minta Dukungan Sukseskan Pemilu 2024
KPU menyebut banyak kader NU yang menjadi tokoh politik dan aktivis. KPU berharap para kader NU tersebut pengaruh baik bagi para peserta Pemilu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersilaturahmi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan kunjungan ini sebagai bukti pihaknya membutuhkan dukungan dari PBNU sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar dengan anggota yang tersebar hingga ke tingkat desa.
"PBNU ini memiliki cabang di tingkat ranting hingga ke desa-desa, hingga di berbagai negara yang di sana ada juga pemilih kita. Jadi hubungan KPU dan PBNU menjadi hubungan yang strategis dalam rangka layanan Pemilu," kata Hasyim di Kantor PBNU Jakarta, Rabu (4/12).
-
Kapan Pemilu 2024? Sederet petahana calon legislatif (caleg) yang sempat menimbulkan kontroversi di DPR terancam tak lolos parlemen pada Pemilu 2024.
-
Bagaimana KPU menentukan hasil Pemilu 2024? KPU bakal memutuskan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Pemilu 2024 hari ini, Rabu (20/3). Hari ini merupakan batas akhir rekapitulasi suara tingkat nasional, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Sebelum menetapkan hasil rekapitulasi suara, KPU bakal terlebih dahulu merekap suara untuk dua provinsi yang tersisa dari total 38 provinsi. Yakni Papua dan Papua Pegunungan.
-
Bagaimana cara KPU menentukan tahapan pemilu 2024? Data tersebut berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2023.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Bagaimana Pantarlih membantu KPU dalam Pilkada 2024? Pantarlih berperan dalam membantu KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam menyusun daftar pemilih dan melakukan pemutakhiran data pemilih.
-
Bagaimana Pemilu 2024 diatur? Pelaksanaan Pemilu ini diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024. Regulasi ini diteken KPU RI Hasyim Asyari di Jakarta, 9 Juni 2022.
Hasyim melanjutkan, banyaknya kader NU yang menjadi tokoh politik dan aktivis. KPU berharap para kader NU tersebut pengaruh baik bagi para peserta Pemilu. Sebab, dengan nilai keagamaan dan kenegaraan yang dibawa oleh NU ke dunia politik dapat membuat pesta demokrasi terasa damai dan sejuk.
"Karena kader NU ada di mana-mana sebagai peserta pemilu, sehingga nilai yang dikembangkan oleh NU dalam politik dan berdemokrasi menjadi panutan dan pedoman baik sebagai pemilih dan peserta pemilu," jelas Hasyim.
Dia menambahkan, KPU tidak bisa bekerja sendiri untuk menyukseskan Pemilu 2024. Butuh dukungan dari organisasi masyarakat berbasis keagamaan seperti PBNU, untuk mewujudkan Pemilu yang berdasarkan nilai konstitusi yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan diselenggarakan setiap lima tahun sekali.
"KPU tidak bisa bekerja sendiri, sehingga meningkatkan kualitas layanan Pemilu, kamu mohon dukungan bantuan dan doa kepada pimpinan PBNU," Hasyim menutup.
PBNU Siap Kerahkan Banser
Di kesempatan yang sama, Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan siap memberikan yang terbaik kepada KPU untuk kesuksesan Pemilu 2024, khususnya soal pendidikan politik.
Bila membutuhkan barisan pengamanan serba guna NU atau Banser.
"Tadi dalam diskusi tercipta pemikiran bersama yang fokusnya lebih banyak ke arah Pendidikan politik untuk warga terkait Pemilu, ditambah kerja sama yang lebih luas, termasuk bila KPU butuh Banser nanti kita sediakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada," tutup Yahya.
Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)