KPU targetkan partisipasi pemilih mencapai 77,5 persen di Pemilu 2019
Sebagai negara demokratis, menurutnya, Indonesia berada di posisi paling atas dibandingkan dengan negara lainnya. Hal itu karena sudah semakin banyak orang yang sadar untuk menggunakan hak pilihnya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Arief Budiman menargetkan partisipasi pemilih di angka 77,5 persen pada Pemilihan Umum 2019. Arief menganggap angka 77,5 persen sudah cukup baik untuk negara demokratis seperti Indonesia.
"Target kita partisipasi mencapai 77,5% Insya Allah," kata Arief di lapangan silang Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/9).
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa tugas utama KPU dalam menyelenggarakan pemilu? Tugas utama KPU adalah mengatur, melaksanakan, dan mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum, mulai dari pemilu legislatif, pemilu presiden, hingga pemilihan kepala daerah.
-
Bagaimana Anies-Cak Imin menuju ke KPU? Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Saat itu, mereka menggunakan mobil Jeep untuk menuju ke KPU RI, Jakarta.
-
Kapan Anies-Cak Imin mendaftar ke KPU? Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
-
Apa tugas utama KPPS dalam Pemilu? Tugas utama KPPS meliputi persiapan ruang pemungutan suara hingga pelaporan hasil pemungutan suara.
-
Kapan KPU DKI Jakarta mengumumkan hasil perhitungan suara Pemilu 2024? Adapun KPU DKI Jakarta memperoleh hasil suara sah ini setelah menuntaskan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi DKI Jakarta Pemilu serentak (Pilpres, DPR RI, DPD, DPRD) 2024 sejak 7-9 Maret 2024.
Sebagai negara demokratis, menurutnya, Indonesia berada di posisi paling atas dibandingkan dengan negara lainnya. Hal itu karena sudah semakin banyak orang yang sadar untuk menggunakan hak pilihnya.
"Enggak mungkin, bahkan di negara yang demokratis sekalipun yang disebut paling demokratis sekalipun angka partisipasinya itu malah lebih rendah daripada kita. Karena apa, karena orang makin banyak yang sadar dia tahu, oh ini memang saya harus memilih, oh ini saya enggak bisa memilih," ujarnya.
"Jadi dia menggunakan hak memilih dan tidak memilih itu dengan paling sadar dengan kesadaran penuh itu, bukan karena intimidasi, bukan karena dilarang, bukan karena uang itu," tambahnya.
Dia menuturkan, jika ada satu negara yang menargetkan 100 persen orang yang berpartisipasi itu mempunyai dua kemungkinan.
"Nah biasanya kalau partisipasi 100 persen itu 2 kemungkinannya yaitu negaranya itu mewajibkan pemilu, kalau di tempat kita pemilu itu hak untuk memilih bukan wajib untuk memilih, kalau di negara-negara yang wajib itu angka partisipasi bisa di atas 90 persen," terangnya.
Meskipun negara ada yang mewajibkan warganya untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilu. Menurutnya, itu merupakan negara yang otoriter.
"Tapi wajib pun banyak orang juga yang masih tidak mau menggunakan hak pilihnya, ada juga negara yang partisipasinya 100 persen, nah biasanya negara itu negara yang mohon maaf ya yang otoriter itu semua takut dan patuh pada pemimpin," ucapnya.
Baca juga:
TNI-Polri gelar apel pengamanan pemilu serentak 2019
Kapolri dan Panglima TNI pimpin apel operasi pengamanan Pemilu 2019
Jokowi minta Caleg Perindo terjun langsung ke masyarakat
Ketum PAN tegaskan tak usung caleg eks napi korupsi
SBY: Rakyat akan dikebiri bila uang jadi penentu segala-galanya