Kuasai 60 Persen Suara, Ketum Golkar Yakin Koalisi Jokowi akan Pimpin MPR
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan jatah kursi MPR periode 2019-2024 akan diberikan kepada partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia menjelaskan koalisi kali ini masih solid karena memiliki 60 persen kursi di parlemen.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan jatah kursi MPR periode 2019-2024 akan diberikan kepada partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. Dia menjelaskan koalisi kali ini masih solid karena memiliki 60 persen kursi di parlemen.
"Belum ada (kesepakatan partai Gerindra), kan kita koalisi masih 60 persen dan sudah disepakati bahwa pimpinan MPR dari koalisi," kata Airlangga di Kantor Wapres, Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (25/7)
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Kapan pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Bagaimana cara PPP untuk memenangkan gugatan di MK? PPP harus percaya dengan diri mereka sendiri melalui data serta bukti-bukti yang akan diajukan ke MK. Karena jika berharap pada pertolongan Arsul, maka PPP akan kecewa nantinya.
Airlangga menjelaskan koalisi Jokowi-Ma'ruf sudah satu suara akan memegang akan membuat satu paket calon pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Walaupun nantinya akan muncul dua paket calon yang diajukan oleh masing-masing fraksi di DPR dan kelompok anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Paket kalau pemilihan pasti lebih dar satu paket tapi koalisi pendukung pemerintah pasti pegang satu paket," kata Airlangga.
Sebelumnya Sekretaris Kabinet yang juga politisi PDIP Pramono Anung mengatakan, jatah kursi Ketua MPR periode 2019-2024 akan diberikan kepada partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf. Sebab, koalisi pendukung pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin memiliki suara mayoritas di parlemen.
"Pasti koalisi pemerintahan jadi satu paket," ucapnya di Istana Negara, Selasa (23/7).
Dia menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan Ketua MPR berbeda dengan Ketua DPR. Pramono menyebut pengisian jabatan Ketua MPR amat bergantung pada koalisi. Sementara, Ketua DPR otomatis diberikan ke PDIP sebagai parpol pemenang Pemilu 2019.
"Tentunya Ketua MPR ini karena memang cara dan sistem pemilihannya berbeda dengan ketua DPR, kalau Ketua DPR kan otomatis lima terbesar menjadi pimpinan. Bagaimana pengaturan untuk Ketua MPR? Ini sangat bergantung dari koalisi sendiri. kalau ketua DPR kan hampir dipastikan dari PDI Perjuangan," jelasnya.
(mdk/bal)