Kubu Airlangga: Aklamasi di Munas Golkar Bukan Hal yang Mustahil
Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Ibnu Munzir mengatakan, pemilihan ketua umum secara aklamasi bukanlah hal yang tabu untuk dilakukan. Dalam Munas 2019, Ibnu berada di barisan Airlangga Hartarto.
Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Ibnu Munzir mengatakan, pemilihan ketua umum secara aklamasi bukanlah hal yang tabu untuk dilakukan. Dalam Munas 2019, Ibnu berada di barisan Airlangga Hartarto.
Munzir menanggapi ucapan Wakorbid Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang menduga ada indikasi aklamasi dalam pemilihan Ketua Umum Golkar. Bamsoet juga berniat maju di Munas melawan petahana, Airlangga.
-
Bagaimana Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Golkar? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Apa alasan Nurdin Halid menilai Airlangga Hartarto layak memimpin Golkar? "Sangat layak, Erlangga memimpin Golkar," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/4). Nurdin mengaku di Pemilu 2024, Golkar perolehan kursi di DPR RI meningkat menjadi 102. Padahal di Pemilu 2019, Golkar hanya meraih 85 kursi. "Dari 85 kursi menjadi 102, itu tidak mudah. Sangat layak (memimpin kembali Golkar)," tuturnnya.
-
Siapa yang menyampaikan keinginan aklamasi untuk Airlangga Hartarto dalam memimpin Golkar? Untuk informasi, kabar adanya keinginan aklamasi dari DPD I dalam penunjukkan Airlangga kembali memimpin Partai Golkar disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
-
Apa yang dilakukan Aira Yudhoyono bersama kakeknya, Susilo Bambang Yudhoyono? Mereka menikmati waktu bersama dengan penuh keasyikan, saling memperhatikan berbagai hal di sekitar mereka!
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Airlangga Hartarto dengan Ormas Hasta Karya? Ketum MKGR menambahkan, dalam pertemuan dengan Airlangga, banyak arahan dan strategi yang dibagikan Ketum Golkar itu kepada seluruh pimpinan ormas yang dimiliki partai bernomor urut 4 di Pemilu 2024 ini.
-
Kenapa banyak Ketua DPD Golkar ingin Airlangga Hartarto kembali memimpin secara aklamasi? "Makanya cukup rasional jika DPD ingin aklamasi untuk AH," jelasnya. Dia menambahkan, tidak mudah untuk Golkar meraup suara maksimal di Pemilu karena tidak ada kader yang bertarung di Pilpres 2024.
"Mekanisme di Golkar kan ada aklamasi. Aklamasi itu bukan hal yang mustahil, tabu. tapi mekanismenya harus jalan dengan benar," kata Munzir pada wartawan, Kamis (11/7).
Munzir mengatakan, ada mekanime tersendiri untuk bisa maju sebagai ketua umum. Salah satunya calon tersebut harus mendapatkan 30 persen dukungan kader.
"Kalau hanya satu yang dapat dukungan di atas itu dan yang lain tidak, maka mekanisme memungkingkan aklamasi dalam arti dilanjutkan hanya dengan calon tunggal," ungkapnya.
Tambahnya, meskipun aklamasi tetap harus dilakukan dalam kaidah-kaidah demokrasi. Serta sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
"Cuma prosesnya harus demokratis, harus berjalan dengan benar sesuai aturan, dan tata cara pemilihan yang berlaku," ucapnya.
Terkait isu penonaktifan 10 DPD II Golkar Maluku, Munzir enggan berkomentar banyak. Kata dia itu hanya isu yang sengaja dilempar untuk mencapai suatu tujuan.
"Di kubu Airlangga kan juga ada dasar berpikirnya. Saya kira itu dalam dinamika partai biasa saja. Wajar. Tapi kalau saya ada baiknya kita bawa ke arah ranah aturan supaya juga terlalu panas situasi itu dan engga gaduh dan diselesaikan dengan baik dan internal," tandasnya.
Sebelumnya, Bambang Soesatyo mencium ada upaya merancang aklamasi dalam proses pemilihan calon Ketua Umum Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional (Munas) Desember 2019 mendatang. Padahal, kata dia, tidak boleh ada aklamasi dalam pencalonan ketua umum di partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Ya kita melihat ada indikasi ke arah sana (aklamasi), menurut saya seperti praktik yang terjadi sebelumnya. Ini enggak boleh di Golkar tidak terbiasa itu ketua umum lahir dari rapat pleno atau aklamasi, tetapi lahir dari Munas Golkar biasanya panas tapi kemudian bersatu kembali," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta, Senin (8/7).
Baca juga:
DPD Golkar Maluku: 10 Ketua DPD II Dinonaktifkan Karena tak Raup Suara Signifikan
DPP Golkar Bantah Penonaktifan 10 Ketua DPD II Maluku Karena Dukung Bamsoet
Bamsoet Duga 10 Ketua DPD II Golkar Maluku Dicopot agar Tak Punya Suara di Munas
Perolehan Kursi DPRD Turun, Kader Golkar DKI Desak Segera Selenggarakan Musdalub
Dukung Bamsoet, 10 DPD II Golkar Maluku Dinonaktifkan
Golkar DKI: Tingkat Urgensinya di Mana Lakukan Musdalub?
Klaim Didukung 400 DPD, Airlangga Bisa Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi