Kubu Akom sindir Setnov: Mundur jadi pengusaha dong!
Supit menilai wajar jika ketua umum Golkar nantinya rangkap jabatan sebagai pejabat negara.
Pertarungan calon ketua umum Golkar kian panas jelang perhelatan munas pada Maret mendatang. Caketum Golkar Setya Novanto (Setnov) dan Ade Komarudin (Akom) saling sindir demi meraih simpati DPD Golkar di munas nanti.
Dalam konsolidasi yang dilakukan Setnov di Surabaya kemarin, dia mengaku siap menanggalkan jabatan Ketua Fraksi Golkar di DPR jika terpilih sebagai ketua umum. Pernyataan ini menyindir Ade Komarudin yang saat ini menjabat ketua DPR.
Gayung bersambut, kubu Akom pun balik menyerang Setnov. Timses Akom, Ahmadi Noor Supit menyindir Setnov menanggalkan statusnya sebagai pengusaha.
Supit menilai wajar saja kalau ketua umum Golkar nantinya memiliki rangkap jabatan juga sebagai ketua DPR. Hal ini juga terjadi pada pengurus Golkar di daerah, memimpin Golkar juga memimpin daerah di eksekutif maupun legislatif.
"Saya kan sering dari daerah, bertemu dengan kader Golkar di daerah, rata-rata nama ketua DPD Golkar dia juga ketua DPRD, dia juga bupati, kecil sekali yang betul-betul pure enggak punya jabatan. Ketua DPD Golkar itu rata-rata kalau enggak bupati ya ketua DPRD semua begitu," jelas Supit saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (23/2).
Supit menegaskan, wajar jika seseorang memiliki jabatan politik juga merangkap sebagai pejabat publik. Sebab menurut dia, jabatan publik merupakan konsekuensi logis dari jabatan politik yang diraih.
"Bagi politisi rangkap jabatan parpol dengan jabatan politik dia raih sebagai konsekuensi logis, sah saja, dulu Bang Akbar jadi ketum Golkar kemudian jadi ketua DPR," imbuhnya.
"Bahkan seharusnya, kalau pengusaha, dia mundur dari dunia usaha dong kalau sudah masuk di politik, supaya tidak abuse of power. Kalau politisi yasudah politisi saja, begitu logika berpikirnya," sindir dia.
Supit menegaskan tak masalah jika Akom nantinya rangkap jabatan jadi ketum Golkar maupun ketua DPR. Yang harus menjadi catatan, kata dia, Akom bisa membagi waktu antara partai dan menjalankan fungsinya sebagai ketua DPR.
"Yang penting dia harus bisa dan mampu memberikan waktu sesuai dengan tugasnya, supaya ketua DPR tidak boleh mengkorupsi waktu hanya untuk kepentingan partai, tetap memberikan seoptimal mungkin pengabdiannya di jabatan," terang dia.
Baca juga:
Kubu Akom: Diskualifikasi Caketum Golkar yang sebar duit di Munas
Satu calon Ketum Golkar diisukan sebar uang buat DPD di Jawa tengah
Siap nyalon ketum, Zaki mau tunjukkan daerah mampu memimpin Golkar
Ketum Golkar ke depan sebaiknya tokoh yang tak punya syahwat politik
Tanpa 3 hal ini, Senior Golkar yakin konflik partai tak akan selesai
Galang dukungan ke DPD Golkar, Akom harap munas berjalan demokratis
Ical janji caketum yang main uang di Munas bakal didiskualifikasi
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Siapa yang diusung Partai Golkar menjadi Cagub Jabar? Partai Golkar mengusung mantan bupati Purwakarta Dedi Mulyadi maju menjadi calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024.