Kubu Jokowi nilai BIN dan Polri profesional larang #2019GantiPresiden

Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq menilai, aparat kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) telah bekerja profesional dalam pelarangan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden. Menurutnya, tidak ada pelibatan aparatur negara ke ranah politik praktis.

2018-08-28 11:24:28

Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq menilai, aparat kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) telah bekerja profesional dalam pelarangan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden. Menurutnya, tidak ada pelibatan aparatur negara ke ranah politik praktis.

"Tidak ada, tidak ada. Mereka bergerak secara profesional. Nggak ada tarikan apa-apa," kata Rofiq di Posko Cemara, Jalan Cemara No.9, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/8).

Sekjen parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf ini mengatakan, kepolisian dan BIN bergerak dalam rangka menjaga kondusifitas di masyarakat. Kalau mereka tak bertindak, menurutnya malah keliru.

"Iya menjaga kondusifitas masyarakat itu sendiri. Tidak dalam rangka blocking. Kalau ada tindakan yang membahayakan negara ya semua aparat harus bertindak. Salah kalau tidak bergerak," kata dia.

Dia menyebut pemerintah tidak melakukan represif kepada masyarakat. Menurutnya, kalau gerakan tersebut konstitusional, tentu pemerintah bakal memberikan dukungan.

"Ini bukan bagian tindakan represif, tapi justru ini memberikan satu proses penegakan hukum yang sudah barang tentu masyarakat juga tahu situasi. Kalau itu tidak makar atau melakukan satu proses inkonstitusional ya pemerintah pasti memberikan dukungan," pungkasnya.

Sementara itu, Rofiq menilai, kubunya tak perlu membuat tandingan #2019GantiPresiden. Menurut dia, hal itu hanya akan merugikan masyarakat.

"Ini kan tagar 2019 ganti presiden ini kan dimobilisasi tidak datang sendiri. Jadi, ini direncanakan sedemikian rupa, kalau nanti pak Jokowi bikin tandingan yang sama misalkan tagar apa yang berlawanan sama mereka kan masyarakat juga nanti dirugikan," kata Rofiq.

Karena itu pula, Rofiq tidak setuju dengan gerakan yang digagas Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dan Neno Warisman itu. Dia mengimbau supaya kubu pendukung gerakan 2019 ganti presiden mampu mengendalikan diri.

"Jadi saya berharap semua harus mengendalikan diri, patuhi hukum jangan memanfaatkan kesempatan untuk ambisi kekuasaan itu," imbuhnya.

Sebelumnya, deklarasi gerakan tagar 2019 ganti presiden menuai sejumlah penolakan. Di Surabaya, deklarasi yang tak diberikan izin oleh kepolisian, hampir berakhir ricuh. Di Pekanbaru, aktivis penggagas gerakan, Neno Warisman diadang massa yang menolak deklarasi. Belakangan BIN mengakui terlibat dalam pemulangan Neno ke Jakarta.

Baca juga:
Hanura tuding gerakan #2019GantiPresiden tim capres ayam sayur
PAN soal penolakan Neno Warisma: Emang ini negeri preman
Demokrat: SBY tak pernah belenggu kebebasan berpendapat!
Bawaslu nilai aksi #2019GantiPresiden bukan pelanggaran kampanye
BIN minta maaf jika pembubaran aksi #2019GantiPresiden dinilai berlebihan
Ngabalin: Ada pro kontra, aksi #2019GantiPresiden bisa jadi konflik horizontal
Penjelasan BIN soal pembubaran massa #2019GantiPresiden di Riau

(mdk/rnd)