Mahfud MD: Lebih Baik Punya Parpol dan DPR Jelek Daripada Tidak Ada
Mahfud membeberkan sebuah negara akan berubah menjadi negara otoriter jika tak memunyai parpol dan DPR.
DPR dan partai politik tengah jadi perbicangan warga dunia maya. Mereka mendesak DPR dan partai politik dibubarkan. Menko Polhukam Mahfud MD pun angkat bicara tentang usulan penghapusan parpol dan DPR oleh warganet.
Mahfud menyebut sebuah negara yang mengusung konsep demokrasi haruslah memiliki parpol dan DPR. Mahfud meminta agar jangan sampai ada tidak ada parpol dan DPR di Indonesia.
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Apa yang diklaim oleh video tentang Mahfud MD dan DPR? Video tersebut mengandung narasi bahwa Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bersama DPR membongkar kebusukan hakim MK saat pelaksanaan Pilpres.
-
Siapa yang membantah pernyataan Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Siapa yang mengonfirmasi soal kabar pengunduran diri Mahfud MD? Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku belum mendapatkan informasi resmi terkait hal tersebut. Namun, dia mengaku mendengar kabar burung soal pengunduran diri Mahfud MD.
-
Apa alasan Mahfud Md memutuskan untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam? Hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya, yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud dalam pernyataannya di Lampung, Rabu.
"Parpol itu baru jadi sorotan. Kalau baca di medsos, sekarang ada yang teriak bubarkan parpol dan bubarkan DPR. Itu banyak (disampaikan) di medsos. Saya tegaskan kita wajib punya DPR dan wajib punya parpol," kata Mahfud di Masjid Kampus UGM, Minggu (2/4).
"Tidak boleh kita berpikir tidak punya Parpol dan DPR. Itu instrumen demokrasi," sambung Mahfud.
Mahfud menjabarkan lebih baik memiliki parpol yang jelek daripada tidak ada sama sekali parpol. Mahfud membeberkan sebuah negara akan berubah menjadi negara otoriter jika tak memunyai parpol dan DPR.
"Lebih baik punya parpol yang jelek daripada tidak ada parpol dan DPR. Tidak ada parpol dan tidak ada DPR, maka negaranya (menjadi) negara otoriter, negara otokrasi dan negara monarki," terang Mahfud.
Menurut dia, Negara yang tak punya parpol dan DPR akan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan.
Untuk itu diperlukan adanya parpol dan DPR agar tak melahirkan kesewenang-wenangan dalam sebuah negara.
"Bagaimanapun demokrasi kita sudah final. Sebagai pilihan parpol dan DPR harus ada. Tetapi mari kita bangun agar parpol itu lebih sehat dan mendukung instrumen lainnya dalam kerangka demokrasi," tutup Mahfud.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/ray)