Mahfud MD Ungkap Perintah Jokowi Tolak Hasil KLB Demokrat Kubu Moeldoko
Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Jokowi membuat keputusan, yaitu tidak disahkannya kubu Moeldoko.
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membeberkan alasan pemerintah tidak mengesahkan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Kubu Moeldoko. Dia mengakui hal tersebut adalah arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia mengklaim sejak awal Istana tidak mau mencampuri urusan kekisruhan antara Agus Harimurti Yudhoyono dan Moeldoko. Sebab itu dia pun menghadap kepada Jokowi untuk meminta arahan.
-
Kenapa Syawalan Morodemak digelar? Dilansir dari Demakkab.go.id, tradisi itu digelar sebagai ungkapan rasa syukur terutama warga nelayan yang kesehariannya mencari nafkah di tengah laut.
-
Di mana Syawalan Morodemak digelar? Syawalan Morodemak merupakan sebuah ritual sedekah laut yang digelar di Pantai Morodemak, Kecamatan Bonang.
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Bagaimana Demokrat akan membantu kemenangan Prabowo? Kita harap nanti kalau Partai Demokrat sudah menyatakan secara resmi, itu juga akan tentu memberikan masukan-masukan melalui kader-kader atau putra putri terbaik untuk dipersatu di tim pemenangan," kata Budi.
-
Apa yang akan dilakukan Demokrat kedepan? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
-
Apa tugas khusus yang diberikan Prabowo kepada Demokrat? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan Prabowo memberikan tugas khusus kepada Demokrat untuk bisa memenangkan dirinya di Jawa Timur.
"Kalau Istana mau masuk kan ketika Moeldoko kongres di Medan itu kita tinggal sah kan saja dengan kasar. Tapi pada waktu itu, saya menghadap presiden bersama Menkum HAM," kata Mahfud dalam dialog virtual bersama Didik Junaidi Rachbini melalui live Twitter, Rabu (29/9).
Menurut dia, Jokowi sempat bertanya landasan hukum terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dilaksanakan Moeldoko. Mahfud menjelaskan, KLB tersebut seharusnya tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
"'Gimana nih, Pak? Hukumnya bagaimana?' kata Pak Jokowi kepada saya. Hukumnya, Pak, ndak boleh ada muktamar seperti itu, karena muktamar itu atau kongres itu harus diminta oleh pengurus yang sah," kata Mahfud menirukan pembicaraan saat itu.
Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Jokowi membuat keputusan, yaitu tidak disahkannya kubu Moeldoko. Dia menegaskan meskipun berada di lingkup pemerintahan tetap harus sesuai dengan aturan.
"Jadi itu enggak boleh disahkan. Kata Pak Jokowi, kalau memang begitu tegakkan saja hukum. Ndak boleh disahkan pak Moeldoko meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik, kata Pak Jokowi. Oleh sebab itu, saya dan Pak Yasonna segara umumkan enggak bakal mengesahkan Moeldoko," ungkapnya.
Baca juga:
Demokrat Tuding Yusril Pindah Kubu Moeldoko Karena Tak Diberi Rp100 M
Fahri Bachmid Diminta Yusril Sebagai Ahli Dalam Gugatan AD/ART Demokrat
Demokrat Sebut Pesan SBY Sebagai Pengingat, Hukum Untuk Keadilan
Benny K Harman: Gugatan AD/ART Demokrat ke MA Menjadi Teror di Siang Bolong
SBY: Mungkin Hukum Bisa Dibeli, Tapi Tidak Untuk Keadilan