Maju Pilkada Jakarta, Rano 'Si Doel' Karno Mundur dari Anggota DPR
Rano Karno yang kembali terpilih dari anggota DPR dari Dapil Banten 3 harus mengundurkan diri sejak terdaftar sebagai Cawagub Jakarta.
Bakal calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta dari PDIP, Rano Karno menyatakan mundur dari jabatannya sebagai anggota Komisi X DPR RI Periode 2019-2024. Keputusan itu diambil ‘Si Doel’ usai maju di Pilkada Jakarta 2024 mendampingi Pramono Anung.
"Saya sebagai anggota DPR RI, saya sudah menyatakan mengundurkan diri dari Komisi X," kata Rano saat ditemui awak media di RSUD Tarakan, Jakarta usai pemeriksaan kesehatan, Jumat (30/8).
- Maju Pilkada Jakarta, Pramono Anung Tegaskan Tidak Bisa Diatur Kelompok 9 Naga
- Rano Karno Lihat Ada Bacagub DKI Hatinya Tertinggal di Bandung
- Maju Pilkada Jakarta, Pramono Anung Belum Ajukan Cuti ke Jokowi
- Daftar Pilkada Jakarta Naik Oplet, Ternyata Rano Karno Punya Harta Rp18,49 Miliar dan Tidak Punya Utang
Meski begitu, Rano menyebut seluruh pengajuan pengunduran diri masih berproses. Hal ini membuat dirinya bakal melepas jabatan sebagai Anggota DPR.
Berdasarkan aturan PKPU, Rano yang kembali terpilih dari anggota DPR dari Dapil Banten 3 harus mengundurkan diri sejak terdaftar sebagai Cawagub Jakarta.
"Semua sedang dalam proses artinya itu konsekuensi. Saya menjalankan tugas yang lain dan sebagai anggota DPR RI Saya telah mengundurkan diri terima kasih," tandas dia.
Aturan KPU
Aturan mundurnya Rano Karno sesuai dengan kesepakatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Hal itu berkaitan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait dengan Peraturan Pencalonan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota pada Pilkada Serentak 2024.
Penjelasan itu sempat disampaikan Mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari bahwa tidak ada celah bagi calon anggota legislatif (caleg) DPR, DPD, dan DPRD terpilih untuk dilantik jika mereka sudah terdaftar maju pada Pilkada Serentak 2024.
Menurut dia, jika sudah memutuskan maju menjadi calon kepala atau wakil kepala daerah, maka caleg terpilih itu tidak bisa dilantik lagi sebagai anggota dewan.
"Kalau berdasarkan substansi yang kita sepakati hari ini, tidak bisa lagi. Karena yang bersangkutan harus mundur statusnya sebagai calon terpilih. Kalau dia sudah mundur sebagai calon terpilih, berarti kan nggak bisa dilantik lagi," jelasnya