Mardani PKS Anggap Situng KPU Sunah, Wajibnya Rekapitulasi Manual
Politikus PKS, Mardani Ali Sera menilai, apa yang disampaikan Rizieq saat Ijtima Ulama III adalah seruan moral agar KPU memperhatikan proses penghitungan suara Pemilu 2019 melalui Situng.
Pimpinan FPI, Rizieq Syihab meminta agar KPU menghentikan real count melalui Situng. Rizieq menilai, proses itu membuat kegaduhan di tengah masyarakat.
Politikus PKS, Mardani Ali Sera menilai, apa yang disampaikan Rizieq saat Ijtima Ulama III adalah seruan moral agar KPU memperhatikan proses penghitungan suara Pemilu 2019 melalui Situng.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Apa yang didemo Mayjen Purn Sunarko di KPU? Soenarko menjelaskan, tuntutan yang akan disuarakan adalah mendesak agar KPU tidak mengumumkan hasil pemilu yang dianggapnya curang. Soenarko pun berharap, aksinya nanti bisa menjadi pengingat bagi penyelenggara pemilu.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
"Kalau Habib Rizieq seruannya mungkin didasari kepada ada banyak kesalahan input yang terjadi. Dan menurut saya seruan Habib Rizieq ini seruan moral agar KPU betul-betul memperhatikan Situng ini, jangan mengganggu," jelasnya di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (3/5).
Situng, lanjutnya, harus memperkuat perhitungan manual yang berlangsung dari tingkat TPS sampai pusat. Semua pihak menurutnya jangan terlalu fokus pada Situng, tapi pada rekapitulasi manual yang dihadiri semua saksi dari dua kubu.
"KPU mengundang semua saksi untuk hadir. Kami sudah dapat undangan per 4 Mei nanti rekapitulasi di pusat karena sudah ada beberapa provinsi yang sudah selesai," jelasnya.
Menurut Mardani, Situng merupakan upaya KPU membuat transparansi proses perhitungan. Namun yang harus menjadi acuan adalah rekapitulasi manual.
"Kalau di kita disebut sunnah saja. Yang wajibnya adalah hitungan rekap manual mulai dari TPS, kemudian kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat, itu yang harus dijaga," ujarnya.
"Kalau Situng, monggo dipercayai, monggo tidak, karena tidak ada kewajiban untuk dirujuk. Tetapi yang wajib dijaga bagaimana rekap di TPS, rekap di kecamatan, kabupaten kota, provinsi dan pusat," lanjutnya.
Dalam mengawal proses rekapitulasi manual, saksi-saksi harus diperkuat. Hasil rekapitulasi di tingkat TPS juga wajib ditempel di kantor desa atau kelurahan selama tujuh hari. Hal yang sama juga berlaku untuk hasil di tingkat PPK yang harus ditempel di kantor camat selama tujuh hari.
"Hasil di kabupaten/kota harus diumumkan di media, hasil di provinsi juga demikian, hasil di pusat juga demikian. Sehingga memang transparansinya menjadi dasar Pemilu kita luber dan jurdil," pungkasnya.
Baca juga:
BPN Prabowo Laporkan 73.715 Salah Input KPU di Situng ke Bawaslu
Fadli Zon: Kesalahan Input Indikasi Kecurangan
KPU Makassar Gelar Pleno Rekapitulasi Suara, Dimulai dari 5 Kecamatan
Pramono: Jangan Karena Tidak Sesuai Harapan, Minta Real Count KPU Dihentikan
Fadli Zon Datangi Gedung KPU Cek Perangkat Digunakan untuk Situng