Masih Lobi, NasDem Ikut Sikap Pemerintah Tunda Revisi UU Pemasyarakatan
Anggota Dewan Pakar Nasdem Taufiqulhadi mengatakan, pihaknya bakal mengikuti keputusan pemerintah terkait pengesahan Revisi UU Pemasyarakatan.
Anggota Dewan Pakar Nasdem Taufiqulhadi mengatakan, pihaknya bakal mengikuti keputusan pemerintah terkait pengesahan Revisi UU Pemasyarakatan.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III Erma Ranik mengatakan, revisi UU Pemasyarakatan tidak disahkan pada paripurna hari ini. Presiden Joko Widodo juga meminta RUU tersebut ditunda. Taufiqulhadi mengatakan, saat ini proses lobi masih berjalan.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Apa yang diputuskan oleh Pimpinan DPR terkait revisi UU MD3? "Setelah saya cek barusan pada Ketua Baleg bahwa itu karena existing saja. Sehingga bisa dilakukan mayoritas kita sepakat partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi UU MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR saat ini," kata Dasco, saat diwawancarai di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Siapa saja yang terlibat dalam rapat pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Kapan Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi dibentuk? Deklarasi dihadiri sejumlah tokoh antara lain Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Bakrie, budayawan M Sobary, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu. F-PDR turut melibatkan elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, buruh, petani, nelayan yang berjuang untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi demi Indonesia yang lebih baik di tengah kondisi politik Indonesia makin jauh dari cita-cita reformasi.
-
Bagaimana proses pembahasan revisi UU Kementerian Negara? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
"Nah kalau emang tidak diketok menurut saya kalau memang pemerintah minta jangan diketok dulu ya kita sepakat," ujar Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).
Kendati Jokowi tidak setuju, jika sudah diketok dalam paripurna, maka UU tersebut akan berlaku efektif setelah 30 hari.
"Seperti itu lah sebuah UU. Jadi kalau sudah diketok oleh paripurna, kenapa? Karena UU itu telah dibahas antara DPR dengan pihak pemerintah selama berbulan bulan," kata anggota Komisi III itu.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan tidak akan mengesahkan RUU Pemasyarakatan (RUU PAS) dalam rapat paripurna Selasa (24/9). Hal itu dilakukan DPR setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta empat RUU termasuk RUU PAS ditunda pengesahannya.
"Enggak," kata Wakil Ketua Komisi III Erma Ranik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/9).
Erma menjelaskan, RUU PAS adalah turunan dari RUU KUHP. Sehingga jika RUU KUHP ditunda maka tidak akan bisa mengesahkan RUU PAS.
Baca juga:
DPR Tunda Pengesahan RUU Pemasyarakatan
4 Organisasi Mahasiswa di Jember Tolak Berbagai Regulasi Baru
YLBHI Kritisi Beda Sikap Jokowi Tanggapi Revisi KUHP, UU Pemasyarakatan & UU KPK
Deretan Revisi Undang-Undang Kontroversial Jelang Akhir Jabatan DPR & Jokowi-JK
Jokowi Irit Bicara Tanggapi RUU Pemasyarakatan Permudah Koruptor Bebas Bersyarat
Revisi UU PAS, Napi Cuti Boleh Jalan-jalan ke Mal