Masinton: Ada konspirasi politik jegal Risma di Pilkada Surabaya
"Aroma politiknya sangat kental. Pilkada Surabaya ini memang sangat unik," kata Masinton.
Ketua Umum DPN Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), Masinton Pasaribu, menilai Pilkada Surabaya, Jawa Timur sangat unik. Aroma konspirasi politik untuk menggagalkan Pilkada serentak di Kota Pahlawan pada 9 Desember 2015 mendatang, sangat kental.
Setidaknya, kata Masinton, ada tiga peristiwa menjadi alasan adanya konspirasi di tingkat elit politik yang turut campur tangan di Surabaya.
"Kalau teman-teman media mungkin sudah lengkap datanya, dan pasti tahu benar kondisinya. Aroma politiknya sangat kental. Pilkada Surabaya ini memang sangat unik," kata Masinton di sela acara konsolidasi Repdem Jawa Timur untuk memenangkan Pilkada serentak di Hotel Utami, Jalan Juanda, Sidoarjo, Minggu (6/9).
Anggota Komisi III DPR ini melanjutkan, sejak awal, banyak partai politik yang tidak ingin mendorong calonnya maju untuk bersaing dengan pasangan incumbent, Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana.
"Kemudian ada yang daftar, kemudian salah satu calon dari pasangan calon menghilang, selanjutnya ada yang daftar tapi tidak lolos. Kemudian ada lagi pasangan baru, yang akan didaftarkan," kata dia menerangkan.
Calon menghilang yang dimaksut Masinton adalah Haries Purwoko, yang sempat mendampingi Dhimam Abror untuk mendaftar pada tanggal 3 Agustus lalu. Haries Purwoko yang direkomendasi Partai Demokrat, menghilang setelah izin ke toilet. Pasangan Abror-Hariespun batal mendaftar.
Selanjutnya, Demokrat dan PAN mengusung Rasiyo-Abror dan mendaftar pada 11 Agustus. Namun, pada 30 Agustus lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya mengumumkan berkas Abror tidak memenuhi syarat (TMS). Alasannya, rekomendasi dari PAN untuk Abror tidak identik antara yang hilang dengan yang diperbarui, dan Abror dinyatakan tidak pernah memenuhi kewajiban pajaknya. Pasangan Rasiyo-Abrorpun kembali gagal maju.
"Ini kan ada upaya, ya ini masih dugaan ya, ada upaya-upaya tersistematik untuk menggagalkan Bu Risma kembali menjadi wali kota di Surabaya, yang sudah menjadi pilihan rakyat."
"Sistematisnya gimana? Sejak awal tidak ada yang mendaftar, kemudian ada yang mendaftar tapi calonnya hilang, ada yang mendaftar tapi tidak lengkap, Rekomnya hilang, kemudian ada yang akan daftar baru lagi. Ada upaya sistematis di sini, untuk menggagalkan Bu Risma kembali memimpin," sambungnya.
Masinton juga menyebut, situasi politik di Surabaya ini seperti anomali. "Surabaya ini kan kota terbesar kedua setelah Jakarta. Surabaya menjadi barometer politik nasional. Apalagi, saat ini banyak yang menginginkan pemimpin seperti Bu Risma yang dekat dengan rakyatnya," analisanya.
Di lain sisi, masih kata dia, banyak kalangan elit tidak menginginkannya. Ini kayak anomali ya, kalangan elit politik tidak menginginkan pemimpin yang dekat dengan rakyat dan berusaha digagalkan.
"Pertama, kecenderungan partai politik tidak ingin kalah. Mereka tidak siap dengan kontestasi. Mereka kalah sebelum perang. Yang kedua, krisis figur. Krisis kader untuk menyaingi incumbent. Mereka takut tidak bisa menampilkan kader hebat, sehingga tidak berani memunculkannya dan muncul konspirasi elit politik," kembali dia menganalisa.
Kendati begitu, Masinton menghormati kisruh Pilwali Surabaya ini sebagai proses demokrasi, yang harus dihormati. "Ini adalah kontribusi elit politik. Di sisi lain, muncul kubu independen yang getol mengkritik tapi tidak memiliki akar kuat di arus bawah. Memang ada kelemahan dalam Undang-Undang Pilkada, karena mereka (pembuat undang-undang) tidak bisa membaca dinamika yang berkembang, sehingga gagal mengantisipasi munculnya calon tunggal," katanya.
Menurutnya, jika nafas Pilkda tahun ini adalah serentak, dan masih ada beberapa daerah yang gagal mengikuti Pilkada tahun 2015 ini, karena calon tunggal, maka azas "serentak" nya akan hilang. "Pemerintah harus punya solusi. Dan solusinya ya itu kemarin, menerbitkan Perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang), tapi masih belum dilakukan. Katanya itu adalah solusi terakhir, dan saat ini masih belum perlu," keluhnya.
Ketika ditanya kisruh Pilwali Surabaya dengan Pilgub Jawa Timur 2015, jawaban Masinton masih absurd. Kabarnya, jika sukses di Pilwali Surabaya, PDIP akan mendorong Risma maju di Pilgub Jawa Timur. Risama akan ditarungkan dengan Saifullah Yususf atau Gus Ipul, yang kabarnya juga akan menggantikan Soekarwo sebagai gubernur di Pilgub Jawa Timur.
"Saya kira, saat ini PDIP masih fokus menyukseskan Pilkada di Surabaya dan fokus agar Bu Risma kembali jadi wali kota. Kalau kabarnya seperti itu, mungkin saja, dan mungkin saja tidak. Karena saat ini, PDIP fokus ke Bu Risma sebagai wali kota," elaknya mengakhiri percakapan.
Baca juga:
Masinton: Ada konspirasi politik jegal Risma di Pilkada Surabaya
Gagal usung Rasiyo-Abror, Demokrat dan PAN pasang Rasiyo-Lucy
Hadiri acara cawali petahana, lurah dan camat di Solo bebas sanksi
Kapolda Sulsel: Kasus korupsi libatkan peserta Pilkada ditangguhkan
Simulasi pengamanan Pilkada di Bandung, massa digigit anjing
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.