Megawati: Keputusan MKMK Berikan Cahaya Terang di Tengah Kegelapan Demokrasi
Keputusan MKMK merupakan sinyal cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi
Sebagai informasi, MKMK memutuskan untuk memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK.
Megawati: Keputusan MKMK Berikan Cahaya Terang di Tengah Kegelapan Demokrasi
Megawati: Keputusan MKMK Berikan Cahaya Terang di Tengah Kegelapan Demokrasi
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, merespon hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah (MKMK). Dia menilai, keputusan tersebut merupakan sinyal cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi.
Diketahui, MKMK memutuskan untuk memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Hal tersebut, karena hasil putusan MK terkait batas usia minimal capres-cawapres.
- Ini Pernyataan Lengkap Megawati Soal Rekayasa Konstitusi dan Gelapnya Demokrasi
- Megawati Tangkap Sinyal Kecurangan Pemilu 2024: Jangan Takut Bersuara, Kawal Terus Demokrasi
- Ketum KNPI Luncurkan Gerakan Demokrasi Cerdas, Ajak Pemuda Tangkal Hoaks dan Awasi Pemilu
- Megawati Kumpulkan Ketum Parpol Pendukung Ganjar di Markas PDIP, Bahas Apa?
"Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi," kata Megawati, dalam pidato kebangsaan secara virtual, Minggu (12/11).
Dia mengaku, sangat prihatin atas polemik yang terjadi di MK. Sehingga, adanya putusan MKMK menjadi bukti kekuatan moral dalam menghadapi rekayasa hukum konstitusi.
"Keputusan MKMK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi," jelas dia.
"Berulang kali saya mengatakan bahwa konstitusi itu adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan selurus-lurusnya," sambung Megawati.
Dia pun bercerita bagaimana saat dirinya menjabat sebagai presiden dan membentuk MK. Dasar pembentukan MK agar bermanfaat bagi masyarakat bukan perorangan.
"Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua, bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki, politik atas dasar nurani," ungkap dia.
Megawati berharap, agar tak ada lagi hukum yang direkayasa. Sehingga, dalam penyelenggaraan pemilu 2024 dapat menghasilkan pemimpin yang baik.
"Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan," imbuh Megawati.