Mendagri pesimis anggota DPR bisa awasi dana aspirasi
"Kalau saya punya pengalaman jadi anggota DPR, tidak yakin anggota DPR bisa kontrol teknis pembangunan," jelas Tjahjo.
DPR telah mengesahkan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi dalam RAPBN 2016. Usulan dana aspirasi tersebut menuai pro dan kontra.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pada awalnya dana aspirasi disampaikan pimpinan DPR dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Ketika itu, kata Tjahjo, Presiden Jokowi belum memberikan jawaban.
"Pernah disampaikan kepada presiden yang saya juga hadir, Menkeu juga hadir, disampaikan pimpinan DPR. Saat itu, bapak presiden belum merespons, belum membahas dan sampai sekarang dengan kementerian terkait juga belum dibahas," kata Tjahjo kepada wartawan di Istana, Jakarta, Rabu (24/6).
Lebih lanjut, Tjahjo tak yakin setiap anggota DPR dapat mampu mengawasi dana aspirasi. Apalagi, dana tersebut dikelola dan digunakan di daerah.
"Walaupun anggota DPR tidak memungut satu sen pun dan diserahkan penuh ke daerah, bisa enggak dia kontrol sampai tahap pembangunan dari dana aspirasi itu? Kalau saya punya pengalaman jadi anggota DPR, tidak yakin anggota DPR bisa kontrol teknis pembangunan," jelas Tjahjo yang pernah menjadi anggota DPR terlama ini.
Yang pasti, tegas Tjahjo, jika ada kesalahan dan penyalahgunaan anggaran dana aspirasi tersebut, maka DPR yang akan kena dampaknya. Sebab, DPR merupakan representatif dari daerah pemilihannya.
Tjahjo menduga penggunaan dana aspirasi itu akan tidak merata. Hal itu karena anggota DPR cenderung akan menurunkan anggaran itu hanya untuk daerah pemilihan yang mendukung keterpilihannya.
"Pasti akan kena anggota DPR karena merupakan kebijakan membawa aspirasi, bawa ke dapil mana. Kalau dapilnya kota kabupaten, akan mengarah ke kecamatan dan desa mana yang anggota DPR mendulang suara paling banyak," tutupnya.
Baca juga:
Ruhut tuding Ketua DPR di balik pengusulan dana aspirasi
JK: Dana aspirasi tanpa kriteria jelas, rawan penyimpangan
Mendagri: Dana aspirasi rawan dikorupsi
Ruhut sebut beda sikap SBY dan Fraksi Demokrat cuma dinamika
Demokrat tunggu ketegasan Jokowi soal dana aspirasi
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana cara tarian Dana Syarah diiringi? Pertunjukan tari dana syarah sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu diiringi lagu dana dan tarian dengan iringan lagu syarah.
-
Apa yang diharapkan dari Dana Desa di Purwakarta? “Alhamdulillah, dana desa sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Purwakarta, khususnya yang berada di desa. Ini terlihat dari jumlah Desa Mandiri di Purwakarta yang meningkat menjadi 60 desa, dari yang sebelumnya 25 desa. Capaian ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi Purwakarta,” ucap Anne.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Siapa Darma Mangkuluhur? Darma Mangkuluhur menjadi sorotan karena rencananya membangun lapangan golf di Sentul, Bogor, Jawa Barat dengan dana Rp1,2 triliun. Miliki Bisnis Yang Berkembang Pesat, Ini Potret Darma Mangkuluhur Putra Tommy Soeharto yang Akan Bangun Lapangan Golf Senilai Rp1,2 Triliun Merupakan Komisaris Darma adalah komisaris di PT Intra GolfLink Resorts (IGR) dan PT Wisma Purnayudha Putra, perusahaan properti, seperti dilaporkan oleh CNN Indonesia.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.