Mendagri: Politik uang tinggi, masih berani serangan fajar
Kecurangan saat pemilihan kepala daerah adalah bibit praktik korupsi kepala daerah di kemudian hari.
Sejumlah pejabat negara melakukan kunjungan untuk memantau pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memantau pencoblosan di TPS 10 Kelurahan Mlatiharjo, Semarang, Rabu (9/12).
Tjahjo menuturkan, prediksinya tepat. Politik uang dalam gelaran Pilkada serentak tahun ini masih tinggi. "Seperti yang saya katakan di istana bogor, prediksi dengan tenangnya ini masih berani melakukan money politik. Ini jadi bahan evaluasi," ujar Tjahjo di Semarang,
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kenapa Pilkada Serentak dianggap penting? Sejak terakhir dilaksanakan tahun 2020, kali ini Pilkada serentak diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan begitu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengetahui kapan Pilkada serentak dilaksanakan 2024.
-
Mengapa Pilkada Serentak diadakan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
-
Mengapa Pilkada penting? Pilkada memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mengekspresikan aspirasi mereka melalui pemilihan langsung, sehingga pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak dan kebutuhan masyarakat setempat.
-
Bagaimana sistem pemilihan dalam Pilkada Serentak? Pilkada Serentak menerapkan sistem pemilihan langsung dimana pemilih secara langsung memilih calon kepala daerah dan wakilnya. Sistem ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses demokrasi dan memilih pemimpin di tingkat daerah.
Dia menuturkan, pemilih di Pilkada Semarang cukup tinggi, angka partisipasinya bisa di atas 70 persen. Politik uang di Pilkada Semarang juga sangat tinggi, berbanding lurus dengan besarnya angka partisipasi pemilih.
"Di semarang ini memang tinggi partisipasinya. Tapi money politik juga tinggi. Saya kita akan update. Tadi laporan dari posko kemendagri rata-rata menyeluruh serangan fajar. Masih berani. Tapi banyak yang ditangkap. Ke masyarakat serangan fajarnya. Yang main timses, anggota DPRD," kata Tjahjo.
Tak cuma di Semarang, Tjahjo juga mendapat laporan adanya praktik politik uang di Pilkada Cianjur. Tidak tanggung-tanggung, dari informasi yang diperoleh, ratusan juta rupiah disebar. "Besar di Cianjur itu Rp 300 juta mau dibagi. Kita rekap dulu," katanya.
Diakuinya, sulit memproses pelaku politik uang di Pilkada. Sanksinya, bagi petugas KPPS hanya diberhentikan. Seperti kasus yang terjadi di Semarang. "KPPSD yang tertangkap 2 orang, melakukan money politik. Kita langsung berhentikan," ucapnya.
Padahal, kecurangan saat pemilihan kepala daerah adalah bibit dari praktik korupsi kepala daerah di kemudian hari "Iya pejabat korupsi awalnya dari sini," tegasnya.
Melihat masih tingginya serangan fajar dan praktik politik uang dalam pilkada, Tjahjo berencana mengusulkan agar memberi sanksi lebih tegas. Jika ada timses yang tertangkap tangan melakukan politik uang, salah satu opsi yang akan diusulkan adalah menggugurkan calon yang melakukan politik uang.
Baca juga:
Hitung cepat LSI: Pasha menang di Pilkada Kota Palu
Hasil quick count: Azwar Anas kembali pimpin Banyuwangi
PKS klaim pasangan Irwan-Nasrul unggul di Pilgub Sumbar
KPU ajukan kasasi Kalteng dan Fakfak, 3 daerah lain tunggu PTTUN
Soerya-Ansar dituding main politik uang, disangkal buat honor saksi