Mendagri sebut anggaran pengamanan pilkada serentak masih bermasalah

"Yang jadi masalah adalah anggaran pengamanan pilkada karena tidak semua daerah menganggarkan," ujar Tjahjo.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa anggaran pengamanan Pilkada serentak 2015 masih bermasalah. Pasalnya, tidak semua pemerintah daerah menganggarkan dana pengamanan pilkada serentak.

"Yang jadi masalah adalah anggaran pengamanan pilkada karena tidak semua daerah menganggarkan," ujar Tjahjo sebelum rapat kerja gabungan antara Komisi II dan III dengan Mendagri, Kepolisian, Kejaksaan, KPU, Bawaslu tentang pengaman dan mekanisme penyelesaian sengketa terkait Pilkada Serentak 2015 di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6).

Karena itu, menurutnya, rapat gabungan akan membahas salah satu masalah anggaran keamanan. Dia berharap masalah ini bisa diselesaikan dan tak mengganggu penyelenggaraan pilkada.

"Apakah nanti anggaran keamanan ini, Mabes Polri mengajukan kembali ke Menteri Keuangan atau kita serahkan pada pemda setempat yang pasti ada anggarannya tetapi tidak sebesar yang diajukan," terang Tjahjo.

Sementara untuk anggaran KPU, Tjahjo mengaku sudah beres dan NPHD-nya sudah diteken semua oleh 269 daerah. Namun, terkait anggaran pengawasan Pilkada Serentak, katanya, masih terdapat 35 daerah yang masih dalam proses penandatangan NPHD.

"Masih ada 35 daerah yang masih memproses NPHD untuk anggaran pengawasan. Kita tetap update, mudah-mudahan cepat selesai," pungkas dia.

Baca juga:
Demi Pilkada serentak, Ical optimis Golkar tetap islah
Rapat dengan DPR, KPU dicecar soal petahana di surat edaran
'Jelang Pilkada serentak, KPU rawan permainan politik'
Dana operasional Rp 1,2 M cair, Panwaslu Solo tak lagi saweran
'Sibuk pantau pelanggaran, KPU lalai awasi penggunaan anggaran'
Rekomendasi turun, PDIP jagokan Risma-Whisnu di Pilkada Surabaya