Mendagri Tito Sebut Pilkada Serentak 2020 akan Buat UMKM dan Dunia Usaha Bergerak
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, dengan Pilkada 2020, UMKM dan dunia usaha ikut bergerak karena 40 persen anggaran digunakan untuk kebutuhan logistik dan protokol kesehatan.
Pemerintah dan KPU telah memutuskan pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan pada bulan Desember meski dalam situasi pandemi Covid-19. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, dengan Pilkada 2020, UMKM dan dunia usaha ikut bergerak karena 40 persen anggaran digunakan untuk kebutuhan logistik dan protokol kesehatan.
"40 Persen anggaran itu, digunakan untuk pembelian peralatan pilkada dan perlindungan Covid-19, baik untuk penyelenggara maupun pemilih. Masker, hand sanitizer, tinta sabun, dan lainnya. Ini membuat UMKM dan dunia usaha menjadi bergerak juga," kata Tito di kantornya, Senin (22/6).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
Karenanya, dia berharap ekonomi bisa bergerak dengan adanya Pilkada 2020 yang akan diselenggarakan 9 Desember mendatang. Apalagi, anggaran pilkada akan menyebar ke 270 daerah.
"Sebagian besar anggaran Pilkada ini yang ada di daerah maupun yang ada di APBN bukan jatuh ke satu instansi, tapi akan menyebar ke seluruh KPU daerah, Bawaslu daerah, dan 60 persen digunakan untuk insentif penyelenggara," ungkap Tito.
"304 Ribu TPS lebih kurang petugasnya adalah 10. 10 dikali 304 ribu maka akan ada lapangan kerja sebanyak 3 juta lebih selama enam bulan," jelasnya.
Tito juga menyebut, masyarakat di dekat TPS tersebut, daya belinya akan meningkat.
"Otomatis akan mereka membeli, menggunakan sebagai konsumsi rumah tangga, sehingga akhirnya ekonomi akan terstimulasi," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Mendagri Harap Peserta Pilkada Serentak Angkat Isu Penanganan Covid-19
Aturan Kampanye di Masa Pandemi, Dilarang Gelar Lomba, Konser Musik Hingga Olahraga
Pasien Covid-19 Tetap Bisa Gunakan Hak Pilih Saat Pilkada 2020, Begini Tata Caranya
Pilkada 2020, KPU Batasi Jumlah Pemilih, Alat Coblos Sekali Pakai dan Tinta Ditetes
KPU Mulai Verifikasi Faktual Dukungan Calon Perseorangan Pilkada Sumbar pada 27 Juni