Mengenal Sahbirin Noor, Gubernur Kalsel yang Sedang Jadi Sorotan

Didukung Masyarakat Banjar Meski Bukan Asli Banjar

Sahbirin Noor lahir pada tanggal 12 November 1967 dan dibesarkan di Banjarmasin. Ia memulai pendidikan dasarnya di MI TPI Budi Mulia, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 10 dan SMA Negeri 5 Banjarmasin. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Sahbirin melanjutkan studi di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, Banjarmasin.

Karier Sahbirin berkembang pesat di dunia birokrasi dan politik, yang membawanya ke posisi strategis dalam pemerintahan Kalimantan Selatan. Berbagai inisiatif yang ia ambil, khususnya di sektor pendidikan dan infrastruktur, mendapatkan dukungan luas dari masyarakat Banjar, meskipun ia bukanlah berasal dari etnis Banjar.

Selain itu, Sahbirin juga melanjutkan pendidikan di Universitas Putra Bangsa dan Universitas Lambung Mangkurat, yang semakin memperkuat kemampuannya dalam bidang pemerintahan dan politik. Pendidikan lanjutan ini sangat membantunya dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada di daerahnya.

Perjalanan Politik dan Posisi sebagai Gubernur

Sahbirin mulai mendapatkan perhatian publik ketika ia terpilih sebagai Gubernur Kalimantan Selatan pada tahun 2016. Berbagai kebijakan yang ia luncurkan, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur, berhasil menarik dukungan dari banyak pihak, termasuk para akademisi. Salah satu kebijakan yang paling dikenal adalah pembangunan Kawasan Olahraga Terintegrasi di Kalsel, yang semakin mengangkat namanya.

Namun, sejumlah proyek ini juga menghadapi kritik, terutama terkait dengan isu transparansi anggaran yang kini menjadi perhatian utama. Pada tahun 2020, ia kembali memenangkan pemilihan untuk periode kedua sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Kemenangan ini menunjukkan betapa populernya ia di mata masyarakat, terutama melalui program yang ia kenalkan dengan nama "banjir, banyu lalu haja."

Kasus OTT KPK dan Tuduhan Suap Proyek Pemerintah

Sahbirin Noor terlibat dalam kasus suap terkait proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Selatan. Kasus ini terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada bulan Oktober 2024 yang mengindikasikan adanya praktik suap dalam beberapa proyek pembangunan di wilayah tersebut.

Menurut KPK, Sahbirin diduga menerima imbalan sebesar 5% dari proyek pembangunan lapangan sepak bola dan kolam renang di Kawasan Olahraga Terintegrasi. Pihak pengusaha yang diduga terlibat sebagai pemberi suap, yaitu YUD dan AND, diduga memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Kalimantan Selatan untuk memastikan kemenangan proyek tersebut. Selain Sahbirin, beberapa pejabat lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan.

KPK menyatakan, "Beberapa paket pekerjaan diduga telah diplot untuk dimenangkan pengusaha tertentu," yang menunjukkan adanya rekayasa dalam proses pengadaan. Hal ini mencerminkan betapa seriusnya masalah korupsi dalam proyek-proyek pemerintah yang seharusnya mengutamakan transparansi dan keadilan. Penanganan kasus ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi lainnya di masa mendatang.

Respons KPK dan Langkah Penyidikan Lanjutan

Kasus ini tetap menjadi perhatian publik karena hingga saat ini, Sahbirin belum juga ditahan meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka. KPK menegaskan bahwa penyidikan masih berjalan, di mana pihak penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan mengumpulkan bukti-bukti tambahan.

Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, termasuk menguatkan keterlibatan Sahbirin Noor dengan bukti yang memadai. KPK juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba mempengaruhi saksi-saksi yang ada. Di sisi lain, masyarakat memberikan kritik agar kasus ini dapat diungkap secara transparan dan jelas di hadapan publik.

Politik Sahbirin Noor=

Meskipun menghadapi berbagai kontroversi, Sahbirin Noor masih memperoleh dukungan dari sebagian masyarakat yang meyakini kontribusinya bagi Kalimantan Selatan. Namun, tantangan yang harus dihadapi di masa depan menciptakan ketidakpastian dalam karir politik Sahbirin. Banyak orang berpendapat bahwa kepemimpinan Sahbirin harus disertai dengan tanggung jawab atas kasus hukum yang sedang dihadapinya.

Berbagai pihak mendorong agar Sahbirin lebih fokus dalam menyelesaikan masalah ini untuk mempertahankan kredibilitasnya sebagai pejabat publik. Di tengah keadaan ini, publik sangat menantikan tindakan lanjutan dari KPK serta langkah hukum yang akan diambil. Respons Sahbirin terhadap situasi ini akan menjadi faktor kunci yang menentukan reputasinya sebagai pemimpin daerah.

Apa yang menyebabkan Sahbirin Noor menjadi tersangka KPK?

Sahbirin Noor diduga terlibat dalam kasus suap yang berkaitan dengan proyek infrastruktur di Kalimantan Selatan. Kasus ini terungkap setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Apakah Sahbirin Noor masih memegang jabatan sebagai Gubernur Kalimantan Selatan?

Hingga saat ini, Sahbirin tetap menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Selatan, meskipun ia telah ditetapkan sebagai tersangka. Statusnya sebagai tersangka tidak menghalangi tugasnya dalam memimpin provinsi tersebut.

Bagaimana langkah KPK dalam penyidikan kasus Sahbirin Noor?

KPK terus melanjutkan proses penyidikan dan telah menangkap sejumlah tersangka tambahan terkait dengan kasus ini. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka.