Menkum HAM Upayakan Omnibus Law Masuk Prolegnas 2020
Menkum HAM Upayakan Omnibus Law Masuk Prolegnas 2020. Menurutnya, saat ini Kemenkum HAM masih melakukan konsinyering. Sehingga dia berharap pembahasan UU yang diomnibus law bisa cepat selesai dan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.
Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly menegaskan pihaknya sangat memprioritaskan pembahasan undang-undang yang akan diberlakukan omnibus law yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Dia menargetkan draf dari pemerintah akan selesai pada akhir Desember atau awal Januari 2020.
"Kita akan selesaikan dengan cepat karena antara DPR dan kita sudah terus berjalan mencoba berkomunikasi," kata Yasonna dalam Rapat Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11).
-
Apa yang menurut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, merupakan kekuatan Indonesia? Keberagaman yang dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam segala bentuknya, adalah sebuah kekuatan yang harus dirangkul.
-
Apa yang dimaksud dengan Yaumul Hisab? Yaumul hisab adalah hari dimana semua amal baik dan buruk seseorang selama hidupnya di dunia akan diperhitungkan. Pada hari itu manusia tidak akan dapat mengelak dan berdusta tentang segala perbuatannya. Sebab seluruh anggota tubuhnya akan menjadi saksi atas segala perbuatannya.
-
Bagaimana bentuk Monumen Yonaguni? Orang-orang yang pernah melihat monumen tersebut secara langsung seringkali menggambarkannya sebagai piramida atau bangunan dengan banyak anak tangga.
-
Siapa yang diabadikan dalam Monumen Lingga? Monumen Lingga ini menggambarkan kebesaran hati dan kepemimpinan Pangeran Suria Atmaja.
-
Apa yang diatur dalam Pasal 10A Undang Undang Pemilu terbaru? Pengaturan mengenai mandat pembentukan KPU, mulai pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan KPU Provinsi di provinsi masa transisi serta mekanisme Pengangkatan untuk pertama kali.
-
Apa itu Monumen Yonaguni? Monumen Yonaguni ini diyakini oleh banyak orang sebagai bukti nyata adanya kota bawah laut Jepang yang sempat menghilang.
"Kami akan mengajukan diperkirakan pada akhir Desember atau awal Januari sudah selesai," sambungnya
Menurutnya, saat ini Kemenkum HAM masih melakukan konsinyering. Sehingga dia berharap pembahasan UU yang diomnibus law bisa cepat selesai dan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.
"Sekarang tim terus konsinyering setiap hari untuk menyelesaikan ini baik pajak maupun cipta lapangan kerja dan UMKM. Ini yang kita selesaikan," ucapnya.
Jokowi 2 Kali Ingatkan
Sebelumnya, sudah dua kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya melaksanakan omnibus law sebagai kunci Indonesia maju. Pertama saat Jokowi pidato sumpah jabatan pada sidang MPR beberapa waktu lalu, kemudian yang kedua usai melantik para menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Maju.
Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid menuturkan, dalam dunia ilmu hukum konsep omnibus law atau omnibus bill merupakan suatu konsep produk hukum (bill) sapu jagat yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik (umbrella act).
Konsekuensi yuridisnya sesuai teori perundang-undangan ketika produk hukum itu diundangkan, maka membatalkan beberapa aturan hasil penggabungan atau kompilasi, serta substansi materinya dinyatakan tidak berlaku lagi, baik sebagian maupun keseluruhan dari materi muatan undang-undang itu. Fahri menyebut inilah hakikat dari consolidation law.
(mdk/eko)