Merasa tidak diwajibkan, DPR enggan pajang foto Jokowi
Foto enam presiden terdahulu dipajang dengan meganya di kompleks parlemen, tapi tidak dengan foto Jokowi.
Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan terpajang dengan megah setiap foto Presiden Indonesia. Mulai dari foto Presiden pertama hingga Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi, tak ada sosok Jokowi di antara para mantan presiden tersebut.
Namun, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menegaskan tidak akan memasang foto Presiden ketujuh Joko Widodo, alasannya peraturan di DPR sekarang tidak mewajibkan ada foto Presiden diwajibkan untuk dipasang.
"Penempelan foto di DPR tidak wajib seperti dulu. Karena peraturan yang sekarang sudah beda. Kalau dulu memang wajib," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/12).
Agus menambahkan, tidak hanya di Gedung Nusantara III yang tidak dipasang foto Presiden Jokowi, di ruang rapat paripurna DPR pun tidak akan dipasang, bahkan DPR tidak ada rencana untuk memasangnya.
"Sampai sekarang di ruang paripurna juga tidak ada. Kalau sekarang ini tidak wajib, tidak seperti dulu," tambahnya.
Politikus Partai Demokrat itu juga membantah, tidak memasang foto Jokowi karena ia adalah presiden yang diusung dari Koalisi Indonesia Hebat. "Tidak lah, siapapun Presidennya memang sekarang tidak wajib dipasang," ucapnya.
Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen terpajang foto Presiden Indonesia secara berurutan, dari Soekarno sampai Susilo Bambang Yudhoyono. Foto-foto presiden tersebut dibingkai secara megah dengan ukuran 4x3 meter.
Baca juga:
Suka jawab 'bukan urusan saya', Jokowi dikritik pedas PKS
Ini alasan Jokowi ke Semarang pakai pesawat komersil
Pollycarpus bebas, PKS sebut Jokowi tak komitmen tegakkan HAM
Kunjungan kerja ke Semarang, Jokowi naik pesawat komersial
Mendag sebut gaya bicara Jokowi 'kaset rusak', suka diulang
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kenapa Jokowi mendorong DPR untuk segera membahas UU Perampasan Aset? Jokowi menilai perlunya penguatan regulasi untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. "Saya harap pemerintah DPR bisa segera membahas dan menyelesaikan UU Perampasan Aset," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12). "Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,"
-
Kapan Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR? Gita KDI dilantik menjadi anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2011 lalu.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Apa yang dibahas Presiden Jokowi dan Presiden Marcos? Jokowi mengatakan dirinya akan membahas upaya meredakan ketegangan di Laut China Selatan. "Ya salah satunya (membahas Laut China Selatan)," jelas Jokowi sebelum bertolak ke Filipina melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (9/1/2024).