Meski bukan sarjana hukum, Johan klaim mampu pimpin KPK
Sebelumnya Nasir Djamil menilai Johan tak layak lolos.
Calon Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang sekarang menjadi Plt Pimpinan KPK Johan Budi SP pasrah saja ketika namanya disebut tak akan lolos proses uji kelayakan. Salah satu hal yang mengganjal Johan ialah karena dia tak berlatar belakang S1 bidang hukum.
"Ya enggak papa kita serahkan ke teman-teman di komisi III. Kalau dicoret ya gak papa. Nanti kalau ditanya akan saya jawab. Mengalir saja," kata Johan sebelum melakukan uji kelayakan di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/12).
Namun Johan jika Komisi III mempertanyakan terkait keraguan mereka pada status akademisnya, dia bakal tegas menjawab mampu mengemban tugas sebagai pimpinan KPK.
"Nanti akan jawab dengan meyakinkan. Ketika saya memutuskan untuk mengikuti seleksi artinya saya siap menjadi pimpinan KPK," tuturnya.
Untuk mengikuti proses uji kelayakan, Johan mengaku tak punya persiapan khusus. Dia hanya tidur cukup guna mengondisikan kesehatannya.
"Nanti saya berdasarkan makalah yang saya bikin saja, mengenai hubungan KPK dengan lembaga lain," ujarnya.
Sebelumnya Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai Calon Pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi yang sekarang menjadi Plt Pimpinan KPK Johan Budi tak layak lolos.
"Staf ahli Komisi III DPR melakukan tracking, Johan Budi tidak layak jadi pimpinan KPK," kata Nasir Djamil di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (14/12).
Alasannya, Johan tak menempuh jenjang S1 bidang hukum. "Nanti kita konfirmasi soal pengalaman beliau di bidang hukum karena dia kan S1-nya bukan di bidang hukum. Mudah-mudahan dia bisa menjelaskan dengan baik," tuturnya.
Baca juga:
Ini 5 pimpinan KPK ideal vesi pemuda Muhammadiyah
Politikus PKS sebut Johan Budi tak layak jadi pimpinan KPK
Saat uji kelayakan, capim KPK ini kritik MKD tangani kasus Setnov
Johan Budi buat makalah sinergi penegak hukum selamatkan aset
Sujanarko jalani tes kelayakan pimpinan KPK
Komisi III mulai gelar fit and proper test capim KPK
Capim Sujanarko minta Jokowi buat Keppres steering committee KPK
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Apa yang disita KPK dari rumah kader PDIP di Jatim? Dia melanjutkan, di rumah Mahfud yang berada di perumahan Halim Perdana Kusuma telah disita dua handphone dan uang tunai pecahan Rp 20 ribu senilai Rp 300 juta rupiah
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.