Minta Prabowo Batalkan Rencana Kenaikan PPN, Rieke: Amanat Pasal 7 harus Dipahami Utuh

Rieke Diah menekankan bahwa keputusan mengenai PPN 12% harus mempertimbangkan aspek konstitusional dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, mengajukan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang dijadwalkan berlaku pada tahun baru 2025.

Diah mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan berencana menaikkan PPN 12% mulai 1 Januari 2025 dengan alasan 'perintah' dari Pasal 7 UU No.7/2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

"Dengan segala hormat, amanat Pasal 7 harus dipahami secara utuh, jangan hanya diambil Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu (a) sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; (b) sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025," kata Diah dalam keterangannya pada Sabtu (21/12).

Diah juga menegaskan bahwa keputusan mengenai PPN 12% harus mempertimbangkan aspek konstitusional yang menjunjung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan komitmen Presiden Prabowo dalam pidato pelantikan pada 20 Oktober 2024, serta seluruh anggota DPR RI saat pelantikan pada 1 Oktober 2024.

Dia menambahkan, "Dengan segala hormat, mari kita baca dan hayati pula Pasal 7 ayat (3): 'Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.'" Berdasarkan hal tersebut, Diah menyatakan dukungannya kepada Presiden Prabowo untuk membatalkan kenaikan pajak itu. "Menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 (a) menerapkan dengan tegas self assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan," tuturnya.