Muncul spanduk 'Tolak Cawagub dari PKS', ini tanggapan PKS DKI
Belakangan polemik antara PKS dan Gerindra yang merasa berhak atas jabatan tersebut semakin memanas.
Jabatan Wakil Gubernur DKI masih belum diisi sepeninggal Sandiaga Uno yang menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Belakangan polemik antara PKS dan Gerindra yang merasa berhak atas jabatan tersebut semakin memanas.
Bahkan muncul sebuah spanduk berisi penolakan terhadap Wakil Gubernur DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terpampang di kawasan dekat DPRD DKI. Spanduk berwarna merah putih itu terpasang di sekitar jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Mengapa PKS unggul di DKI Jakarta dalam Pemilu 2024? Tercatat PKS unggul dengan perolehan 1.012.028 suara.
-
Kapan THR PNS Depok dicairkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3). Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
Spanduk itu bertuliskan 'Tolak Calon Wakil Gubernur dari PKS!'. Pada bagian bawah spanduk terdapat tulisan 'Komite Aksi Mahasiswa dan Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad). Gambar spanduk itu kini ramai di media sosial.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menilai spanduk tersebut tidak baik dan meminta Satpol PP menurunkan spanduk tersebut.
"Saya enggak tahu juga siapa itu yang masang spanduk, pastinya itu spanduk yang tidak mendidik. Kita minta Satpol PP atau aparat untuk mencopot," kata Suhaimi saat dihubungi, Kamis (20/9/2018).
Suhaimi meminta pembuat spanduk tidak membuat gaduh warga. "Jadi, jangan membuat kehebohan di masyarakat. Masyarakat membutuhkan orang-orang yang bersama dengan Pak Gubernur, kemudian memenuhi visi-misinya Pak Gubernur," ungkapnya.
Diketahui, saat ini kursi DKI 2 masih menjadi ajang klaim dua partai yakni Gerindra dan PKS. Dari PKS menyodorkan dua nama yakni Ahmad Syaikhu dan Agung sedangkan Gerindra M. Taufik.
Baca juga:
Presiden PKS dan Ketua Majelis Syuro temui Prabowo tagih posisi Wagub DKI
3 Kriteria yang cocok jadi wagub DKI versi Anies Baswedan
Jadi kandidat Wagub DKI, Ahmad Syaikhu mengaku berdarah Betawi
Masuk kandidat cawagub, Ahmad Syaikhu segera bertemu dengan DPRD DKI Jakarta
M Taufik minta nama Wagub DKI segera dikirim ke DPRD DKI