Murka Wiranto 'Digusur' OSO dari Hanura Hingga Ungkit Pakta Integritas

Wiranto Heran Tak Diundang Munas Hanura

Sebagai pendiri Hanura, Wiranto tak diundang saat Musyawarah Nasional (Munas) pada Selasa (17/12). Dalam Munas ini, Oesman Sapta Odang (OSO) secara aklamasi kembali terpilih menjadi Ketua Umum Partai.

Ia merasa aneh karena saat Munas berlangsung, Wiranto masih menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Hanura. Lazimnya, Ketua Dewan Pembina mendapat undangan.

"Munas kok saya enggak diundang ini kan aneh," kata Wiranto di Jakarta, Rabu (18/12).

Meski begitu Wiranto mengaku tidak sakit hati. Ia sempat menanyakan alasan dirinya tidak diundang dalam Munas. Wiranto semakin heran lantaran mendapat jawaban bahwa kebijakan itu mengacu anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) hasil munas di Solo pada 2015. Dalam AD/ART munas Solo, kata Wiranto, memang tidak ada dewan pembina dalam struktur Hanura.

Namun, Wiranto mengingatkan kalau ketika itu dirinya merupakan ketua umum Hanura, bukan Oesman Sapta Odang. "Jadi ini bagaimana? Silakanlah tidak diundang juga tidak apa-apa silakan. Tapi agak aneh dan di luar kelaziman partai politik," ungkap Wiranto.

Tak Pernah Ada Keinginan Menghancurkan Hanura

Kubu OSO menuding Wiranto telah merekayasa konflik untuk menghancurkan Partai Hanura. Sebagai pendiri Partai Hanura, Wiranto, mengaku kesal menanggapi tudingan tersebut.

Tuduhan itu, cerita Wiranto, bermula saat saat timbul konflik OSO dengan Sekjen Hanura, Sarifuddin Sudding pada 2018. Padahal, kata Wiranto, saat itu dia bersama Ketua Dewan Penasihat Subagyo HS berusaha menengahi. Dia minta kedua belah pihak menghentikan konflik tersebut. Wiranto justru dituduh melakukan rekayasa.

"Ternyata Partai Hanura timbul konflik, konflik itu dituduhkan rekayasa saya sebagai pembina dan pendiri partai," ujar Hanura di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (18/12).

Namun yang berkembang, katanya, malah diskenariokan seolah dirinya berseteru dengan OSO. Wiranto enggan menanggapi, memilih diam dan fokus tugas sebagai Menko Polhukam. Kemudian, Hanura mengikuti Pemilu usai masa-masa konflik.

Hasilnya, kata Wiranto mengecewakan karena gagal ke Senayan. Wiranto kesal kembali dituduh sebagai pihak di balik kegagalan Hanura dan dianggap ingin menghancurkan partai. Wiranto tegas membantah segala tuduhan yang dilayangkan oleh orang-orang Oesman Sapta Odang itu.

"Tidak pernah ada perasaan ingin menghancurkan partai tapi dituduh seperti itu. Terpaksa saya menjawab secara politis saya tidak merasa menghancurkan partai," tegas Wiranto.

Wiranto Marah Besar Dituduh Pengkhianat

Wiranto merasa kesal dituduh menjadi pengkhianat dan dijelek-jelekan oleh kubu OSO. Kendati demikian, mantan Menko Polhukam itu mengatakan akan terus membangun partai dengan cara lain.

"Bahkan dimaki, dituduh pengkhianat dan sebagainya, dengan cara lain saya tentu akan terus membangun partai ini," tegas Wiranto di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (18/12).

Ungkit Pakta Integritas, OSO Harus Mundur Dari Ketum Hanura

Kemudian Wiranto mengungkit pakta integritas yang pernah ditandatangani OSO saat didapuk sebagai ketua umum dalam Munaslub 2016. Dengan pakta integritas itu, Wiranto menilai sepatutnya OSO mundur dari jabatannya sebagai ketua umum Hanura.

Wiranto menceritakan, Munaslub 2016 digelar karena dirinya harus mundur dari partai lantaran ditugaskan Presiden Joko Widodo sebagai Menko Polhukam. Kemudian, Wiranto merekayasa Munaslub agar OSO terpilih sebagai ketua umum.

"Saya merekayasa aklamasi dengan terpilih OSO," kata Wiranto dalam konferensi pers di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (18/12).

Dalam prosesnya, Wiranto membuat pakta integritas dengan OSO. Penandatanganan pakta integritas itu disaksikan pula oleh Ketua Dewan Penasihat Hanura Subagyo HS and Dewan Kehormatan Hanura Chairuddin Ismail.

Wiranto menyebut, pakta integritas itu berisi memindahkan kewenangan dan kekuasaan ketua umum ke Ketua Dewan Pembina. Dia bilang, OSO setuju atas syarat tersebut. "Jadi semua kekuasaan kewenangan yang ada di ketua umum bersifat strategis diangkat ke dewan pembina, ya setuju," ujar Wiranto.

Wiranto menambahkan, dalam pakta integritas, OSO hanya akan menjadi ketua umum sampai 2019. Serta, ada janji supaya menambah suara di parlemen pada Pemilu 2019. Wiranto mengatakan, jika pakta integritas itu tidak dipenuhi maka OSO harus mundur sebagai ketua umum tanpa paksaan.

"Kalau sampai itu tidak ditaati, maka saudara OSO sebagai ketum secara tulus akan ikhlas tanpa paksaan akan mengundurkan diri sebagai ketum partai Hanura. Nah komitmen dan itu dituangkan dalam pakta integritas, bukan ngarang. Ada saksinya," kata mantan Panglima ABRI itu.

Wiranto Mundur dari Partai Hanura

Karena mendapat berbagai tudingan, Wiranto menyatakan tidak mungkin dia bertahan terus di Hanura. Makanya memutuskan untuk mundur dari partai yang dia besarkan.

"Saudara coba berpikir kritis secara rasional saya tidak dihormati sebagai pendiri partai, tidak dihormati sebagai orang yang berjuang membesarkan partai selama 10 tahun," ujar Wiranto di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (18/12).

Alasannya lainnya karena ia saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Sehingga tidak memungkinkan bagi Wiranto untuk mengemban jabatan lain.

"Saat ini, saya menyatakan mundur dari Ketua Dewan Pembina Hanura. Mengapa? Ini kesadaran saya," kata Wiranto di Jakarta, Rabu (18/12).

Menurut Wiranto, tugas sebagai dewan pertimbangan presiden sangat kompleks dan tidak ringan. Dia berharap pengunduran dirinya dari Partai Hanura tidak dipolitisir.

"Jadi, diputar-putar. Wiranto dipecat, Wiranto mengkhianati partai, jangan. Saya sudah duluan ini," ungkap Wiranto.