NasDem: Calon Kapolri kenapa harus lewat KPK? Emang KPK Tuhan?

Dirinya pun menyangkal segala keterlibatan Komjen Budi Gunawan dalam dugaan kasus rekening gendut.

Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR RI Viktor Laiskodat menegaskan, pemilihan calon Kapolri merupakan hak prerogatif presiden. Jadi menurutnya, dalam pemilihan calon Kapolri tidak perlu melibatkan KPK.

"Itu sebuah kesalahan, itu kebodohan. Kenapa harus lewat KPK? Emang KPK itu Tuhan? Enggak perlu. Urusan presiden ya nggak perlu melibatkan KPK. Karena KPK bukan sistem yang harus dilewatkan oleh alat kelengkapan negara," kata Viktor di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/1).

Viktor menegaskan jika pemilihan calon Kapolri itu merupakan hak prerogatif presiden yang hanya tinggal meminta persetujuan dari komisi III DPR RI. Dirinya pun menyangkal segala keterlibatan Komjen Budi Gunawan dalam dugaan kasus rekening gendut, karena sampai saat ini hal tersebut sama sekali tidak terbukti.

"Itu kewenangan presiden untuk ajukan beberapa nama atau bahkan satu nama. Lalu selanjutnya DPR yang akan memberi persetujuan. Kalau menurut saya cukup baik, walaupun ada dugaan kalau dia memang terlibat, ya seharusnya diproses sehingga tidak melanggar hak asasi," kata Viktor

"Tapi ini kan udah 5 tahun lebih kasusnya. Kalau nggak diberitahu, jelas ini kan ada stigma yang akan melanggar hak asasi. Harusnya siapapun yang terlibat ya harus segera diproses hukum," katanya menambahkan.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menunjuk Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tunggal. Banyak pihak yang kecewa dengan penunjukan Budi Gunawan serta tidak dilibatkannya KPK dan PPATK.

Baca juga:
JK: Penggantian pejabat tidak selalu karena kinerja buruk
Ini pembelaan JK soal Jokowi tunjuk Komjen Budi Gunawan
Komisi III sebut saat ini belum ada upaya penjegalan Komjen Budi
Ruhut: Tak usah khawatir, Jokowi lebih tahu siapa Budi Gunawan
Jokowi mengelak ditanya calon Kapolri tak libatkan KPK & PPATK
Pilih Budi Gunawan, Jokowi dinilai ingkari janji kampanye