NasDem duga ada skenario penundaan pilkada serentak lewat temuan BPK

BPK temukan kerugian negara senilai Rp 34 M dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 oleh KPU.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar rapat pimpinan bersama BPK terkait temuan kerugian negara sebesar Rp 34 M dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Fraksi NasDem menduga, temuan BPK ini sengaja dikembangkan untuk menunda penyelenggaraan Pilkada serentak Desember nanti.

Sekretaris Fraksi NasDem di DPR Syarief Abdullah Alkadrie menduga ada skenario agar terkesan pelaksanaan Pilkada serentak tidak siap, melalui proses di DPR.

"(Senin 13/7) siang ini akan diadakan Rapat Pimpinan DPR, Fraksi, dan BPK tentang hasil audit terhadap KPU. Saya duga ada skenario agar pilkada serentak tidak siap," kata Syarief saat dikutip dari Antara, Senin (13/7).

Syarief mengatakan rapat tersebut tidak mendesak karena hasil audit BPK terhadap KPU memiliki tenggat waktu yang telah ditentukan. Menurut dia, hasil rapat Komisi II DPR dengan KPU sudah sepakat bahwa terkait audit BPK itu dibawa ke ranah hukum untuk ditindaklanjuti.

"Kalau soal temuan BPK ada tenggat waktu klarifikasi dan apabila ada penyalahgunaan maka dibawa pada mekanisme hukum," ujarnya.

Anggota Komisi II DPR itu merasa heran dengan Pimpinan DPR sangat bersemangat melaksanakan rapat di saat masa reses dan menjelang Idul Fitri. Dia mempertanyakan urgensi rapat tersebut yang membahas masalah KPU padahal masih banyak persoalan yang perlu menjadi perhatian Pimpinan DPR.

"Banyak hal krusial yang mendesak dilakukan bukan tentang KPU saja. Ini kan seolah-olah KPU diberi beban, lalu mengapa hanya KPU yang menjadi atensi Pimpinan DPR," katanya.

Syarief menduga, rapat tersebut dilaksanakan saat reses dan menjelang Idul Fitri agar tidak dihadiri pihak-pihak lain, dengan tujuan tertentu seperti penundaan Pilkada karena KPU dinilai tidak siap. Dia meyakini, KPU dan daerah sudah siap melaksanakan pilkada, namun apabila dibatalkan maka dikhawatirkan terjadi penolakan atau resistensi di daerah.

"Ini ada skenario agar Pilkada tidak siap padahal di daerah sudah siap dan apabila ditunda maka akan terjadi resistensi di daerah," katanya.

Baca juga:
Demokrat pakai sistem klasemen buat bertarung di Pilkada serentak
Pilkada serentak, PBB klaim tidak menerima uang mahar
PBB usul pelaksanaan pilkada serentak diundur
PBB setuju anggota DPR yang mau maju pilkada harus mundur
Djan Faridz gembira MK hapus larangan dinasti politik
Meski islah, dua kubu Golkar sudah punya calon di tiap daerah