NasDem sebut usulan Fahri soal angket e-KTP kemunduran cara berpikir
Anggota Komisi IX ini menyarankan DPR lebih baik memanggil KPK untuk dimintai keterangan soal pengusutan kasus mega proyek bernilai Rp 5,9 triliun sebelum merealisasikan hak angket. "Panggil saja KPK-nya dan minta pertanggungjawaban atas kerugian-kerugian moral tersebut," pungkas dia.
Ketua DPP Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menilai usulan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah untuk menggunakan hak angket kasus e-KTP sebagai kemunduran cara berpikir. Menurutnya, sangat aneh bila angket digunakan untuk mengusut kasus korupsi.
"Saya setuju jangan sampai ada pembunuhan karakter sebagai akibat dari kecerobohan pemeriksa. Tapi mengangketkan pengusutan kasus korupsi itu satu kemunduran berpikir," kata Irma saat dihubungi, Jakarta, Senin (13/3).
Namun, Irma setuju jika DPR melakukan pengawasan terhadap KPK bertujuan untuk memperbaiki prosedur pengungkapan kasus e-KTP secara profesional. Tanpa merugikan anggota-anggota dewan yang disebut menerima aliran dana 'pelicin' proyek e-KTP.
"Jika yang dimaksud Pak Fahri adalah KPK harus memperbaiki prosedur pengungkapan kasus secara benar, agar tidak ada yang dirugikan (atas nama-nama yang tersebar di publik) dan kemudian mengakibatkan pembunuhan karakter saya kira itu baik," jelasnya.
Anggota Komisi IX ini menyarankan DPR lebih baik memanggil KPK untuk dimintai keterangan soal pengusutan kasus mega proyek bernilai Rp 5,9 triliun sebelum merealisasikan hak angket.
"Panggil saja KPK-nya dan minta pertanggungjawaban atas kerugian-kerugian moral tersebut," pungkas dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan penggunaan hak angket atas kasus korupsi pengadaan e-KTP yang menyeret sejumlah anggota dewan. Penggunaan hak angket ini bertujuan untuk menginvestigasi dan menelisik secara menyeluruh dugaan keterlibatan aliran dana e-KTP kepada anggota-anggota DPR.
"Kalau yang kayak begini begini ini sebaiknya diangketkan saja sebab DPR punya kepentingan dong memperbaiki namanya. Saya kalau ada teman-teman dari fraksi-fraksi lain ada ya sudah ayo kita sama-sama investigasi menyeluruh deh proses penyelidikan dan semuanya panggilan saja. Bagaimana itu orang terima uang periksa dong beneran," ujar Fahri.
Fahri curiga ada pihak-pihak yang menyembunyikan keterangan palsu sehingga menyeret nama-nama politisi Senayan ke dalam pusaran korupsi mega proyek itu. Kasus e-KTP dinilainya telah menciptakan kegaduhan politik nasional.
"Kecurigaan saya ini ada yang menyelundupkan keterangan-keterangan ke dalam lembaran negara, kemudian dibawa ke ruang sidang, jadi sumber kepusingan kita secara nasional. Kita dibikin ramai, masalah inti enggak selesai. Apalagi masalah e-KTP mangkrak kan. Karena seluruh proses administrasi negara terhenti," terangnya.
Baca juga:
Ngobrol dengan Jokowi, Fadli Zon bahas e-KTP sampai polemik Freeport
KPK: Masih ada waktu kembalikan uang hasil korupsi e-KTP
Idrus Marham akui kasus e-KTP ganggu Golkar hadapi Pemilu 2019
Sidang kedua korupsi e-KTP, Jaksa KPK akan hadirkan 8 saksi
Golkar 'gerah' kader disebut kecipratan duit muluskan proyek e-KTP
Teguh Juwarno kecipratan duit e-KTP? Ini kata Ketua Umum PAN
Ketua KPK beri sinyal ada tersangka baru di kasus korupsi e-KTP
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).