Nawawi: Pendapat Firli Bahuri soal Presidential Threshold 0% Bukan Kajian KPK
Meski demikian, Nawawi menghormati cara pandang pribadi Firli yang mendukung presidential threshold 0 persen.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri soal presidential threshold 0 persen bukan kajian lembaga antirasuah. Menurut Nawawi, hal itu merupakan pandangan pribadi Firli.
"Omongan Pak Firli itu merupakan pendapat atau argumen yang bersangkutan pribadi. Bukan merupakan hasil kajian kelembagaan KPK," ujar Nawawi dalam keterangannya, Rabu (15/12/2021).
-
Siapa saja calon presiden yang akan bertarung di Pilpres 2024? Saat ini sudah 3 nama kandidat capres yang akan bertarung di Pilpres 2024. Mereka adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
-
Apa yang dikatakan Abu Bakar Ba'asyir tentang Pilpres 2024? Ba'asyir mengatakan bahwa pasangan calon yang paham Islam adalah paslon nomor urut 01. Rekaman video pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al Mukmin Ngruki Sukoharjo Abu Bakar Ba'asyir mendukung pasangan calon presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar beredar di akun TikTok @aniesvisioner. Dalam video tersebut Ba'asyir menyebut bahwa pilpres itu bukanlah ideologi, melainkan sebagai alat. Sehingga, bila tujuan mengikuti pilpres untuk membela Islam itu diperbolehkan.
-
Bagaimana Firli Bahuri bisa menjadi Ketua KPK? Seperti diketahui, Firli terpilih secara aklamasi sebagai ketua KPK oleh Komisi III DPR pada 2019 lalu.
-
Siapa yang menggugat penetapan tersangka Firli Bahuri? Dalam gugatannya Firli tidak terima menyandang status tersangka dalam kasus dugaan pemerasaan. Ia pun menggugat Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto.
-
Siapa yang menjadi Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024? Pada Pilpres 2024 mendatang, Prabowo menggandeng Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapresnya.
-
Bagaimana Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024? Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, Prabowo-Gibran unggul dengan suara sah sebanyak 96.214.691 dari total suara sah nasional, atau setara dengan 58,6%. Keduanya juga dilaporkan unggul di 36 Provinsi.
Meski demikian, Nawawi menghormati cara pandang pribadi Firli yang mendukung presidential threshold 0 persen. Menurut Nawawi, pandangan Firli harus dihormati sebagai warga negara Indonesia.
Namun begitu, menurut Nawawi, dari pada menyinggung soal presidential treshold, lebih baik menelaah sistem penyelenggaraan pemilu yang rentan terjadinya tindak pidana korupsi.
"Bagi saya sendiri, mungkin yang lebih pas ditelaah dan bersinggungan dengan isu pemberantasan korupsi yang memang menjadi tupoksi KPK bukan soal presidential threshold, tapi kepada sistem penyelenggaraan pemilu, pilkada, pilpres, dan pileg yang berbiaya tinggi dan senyatanya menjadi sumber potensi perilaku korupsi," kata Nawawi.
"Materi yang ini yang mungkin KPK bisa ikut berperan melakukan kajian-kajian dan selanjutnya merekomendasikan kajian tersebut kepada pemerintah dan DPR," Nawawi menandaskan.
Sebelumnya, Firli Bahuri mendukung presidential threshold 0 persen. Menurut Firli, presidential threshold 0 persen bisa meminimalisasi perilaku koruptif oleh penyelenggara negara.
Dukungan Firli terhadap presidential threshold 0 persen lantaran dirinya mendapatkan data terkait besarnya modal politik dalam menghadapi tahun pemilu.
"Pada konteks ini maka saya berpendapat bahwa jika presidential threshold 0% bisa membuat mahar politik parpol hilang dan biaya kampanye murah, sehingga pejabat terpilih lebih leluasa bekerja baik, ketimbang mikir korupsi untuk balik modal dan balas budi donatur, kenapa tidak presidential threshold ini 0%," kata dia dalam keterangannya, Rabu (15/12/2021).
Meski menyatakan dukungan terhadap presidential Threshold, Firli memastikan bukan lantaran dirinya ingin masuk dalam ranah politik. Dia menegaskan sebagai pimpinan lembaga antikorupsi, dirinya berharap Indonesia bisa bersih dari praktif korupsi.
"Pendapat saya, bukan berarti saya memasuki ranah politik. Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya tidak memasuki ranah kamar politik atau kamar kekuasaan yudikatif. Saya hanya ingin Indonesia bebas dan bersih dari praktik korupsi," kata dia.
Baca juga:
Usul Ketua KPK Meminimalisasi Korupsi Lewat Presidential Threshold Nol Persen
KPK Siapkan 4 Isu Prioritas untuk Tahun 2022
Firli Lapor Jokowi: Kekurangan SDM dan Tak Bisa Bentuk KPK di Daerah
Di Hadapan Jokowi, Firli Klaim KPK Selamatkan Keuangan Negara Rp46,5 Triliun
Sepanjang 2021, KPK Tetapkan 121 Tersangka Korupsi