Nurdin Halid: Keputusan soal Pilkada tidak bisa berubah!
Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menginginkan adanya evaluasi terhadap keputusan Golkar dalam menyambut Pilkada serentak 2018. Menanggapi itu, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan keputusan soal Pilkada sudah bulat.
Desakan musyawarah luar biasa (Munaslub) untuk mengganti Setya Novanto sebagai ketua umum Partai Golkar kian kencang. Setnov kini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus e-KTP.
Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menginginkan adanya evaluasi terhadap keputusan Golkar dalam menyambut Pilkada serentak 2018. Menanggapi itu, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menegaskan keputusan soal Pilkada sudah bulat.
"Oh ya tidak bisa, kecuali nyelundup. Tapi keputusan apapun yang dihasilkan soal pilkada tidak ada yang bisa berubah. Itu bisa berubah dengan rapat pilkada," kata Nurdin di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (6/12).
Menurut Nurdin, jika ada pihak berusaha mengubah keputusan jelas tidak sesuai dengan aturan. "Rusak itu partai nanti. Kecuali kebijakan oknum ya, yang tidak melalui sistem. Nah itu bisa saja, bisa ditinjau. Tapi kebijakan sesuai dengan sistem, tidak bisa," tuturnya.
Dalam Munaslub sekali pun, kata Nurdin, tidak akan dibahas lagi soal pencalonan kepala daerah. Nurdin menilai jika ada pihak ingin keputusan berubah karena kepentingan pribadi.
"Tidak bisa, ini bukan kepentingan orang per orang," ujar calon gubernur Sulawesi Selatan itu.
Jadi kapan Munaslub digelar? "Kita musti rapat pleno mengkaji kebutuhan partai. Kalau kebutuhan partai Desember, ya Desember kita bikin. Tapi kalau kebutuhan partai mengatakan Januari, ya Januari enggak masalah. Tergantung saja," tandasnya.
Baca juga:
Datangi DPP Golkar, DPD I serahkan surat rekomendasi Munaslub
Jokowi bertemu DPD I Golkar, JK tegaskan 'Presiden tak intervensi'
Ridwan Bae: Munaslub jangan terkesan menzalimi Novanto
Nurdin Halid anggap wajar DPD I Golkar temui Jokowi
34 DPD I Golkar sepakat gelar Munaslub ganti Setya Novanto
-
Kenapa Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Apa alasan utama yang diutarakan oleh Hetifah Sjaifudian terkait penolakan Munaslub Partai Golkar? "Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan. Saya kira semua paham, Golkar hari ini masih tetap menghiasi landscape politik Indonesia," jelasnya.
-
Siapa yang diusung oleh Partai Golkar sebagai Cawapres? Partai Golkar resmi mengusung Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
-
Siapa yang mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar? Presiden terpilih periode 2024-2029 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar atas kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.