Nurdin Halid: Wewenang wantim diperluas agar bisa selesaikan konflik
Wantim saat ini dinilai tidak memiliki kapasitas dan wewenang menyatukan partai.
Wakil Ketua Umum Golkar Munas Bali, Nurdin Halid membenarkan adanya wacana penguatan wewenang Dewan Pertimbagan (Wantim) Golkar dalam Rapimnas di Jakarta Convention Center (JCC) yang digelar selama dua hari berturut-turut.
Wacana ini muncul seiring kabar langkah politik Aburizal Bakrie yang disebut-sebut akan melepaskan kursi ketua umum dan membidik posisi ketua wantim partai.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan Partai Golkar memutuskan mengusung Gibran? Keputusan diambil dalam Rapimnas Golkar pada Sabtu (21/10).
-
Apa yang dilakukan Prabowo dan Gibran setelah tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Mereka pun langsung menuju ruang acara buka puasa di lantai dua, Kantor DPP Partai Golkar.
-
Kapan Golkar akan menyelesaikan penyusunan koalisi untuk Pilgub Banten? Airlangga menyebut partainya masih menyusun koalisi untuk Pilkada Banten 2024."Nanti kita susun," ucap dia.
-
Bagaimana Gibran disambut saat tiba di kantor Partai Golkar? Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu disambut Lodewijk dan Menpora Dito.
Menurut Nurdin, penguatan wewenang Wantim diperlukan terutama untuk mengatasi konflik internal partai seperti yang terjadi setahun terakhir. Selama ini peran wantim dipandang lemah karena hanya memberikan pertimbangan yang bisa saja ditolak ketua umum partai.
"Kita melihat perlu ada figur dalam partai yang bisa mempersatu," kata Nurdin di lokasi Rapimnas, Jakarta, Sabtu (23/1).
"Kalau ada konflik internal, wantim punya kewenangan untuk menyelesaikannya sebelum ke pengadilan tanpa perlu orang luar," imbuh dia.
Dalam pandangannya, wantim yang sekarang ini tidak memiliki kapasitas dan wewenang lebih besar untuk menyelesaikan konflik partai yang terus berlarut tanpa ada kejelasan.
"Sekarang wantim kan tidak punya memiliki kapasitas yang lebih untuk satukan partai. Ada kajian dari teman-teman untuk berikan wewenang yang lebih jika suatu saat ada perpecahan di partai," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Ical, Ahmadi Noor Supit menyatakan apabila desakan Munas memang tak terbendung dan harus dijalankan, dia menyebut ada wacana menetapkan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai. "Wacana itu memang ada. Tapi kalau Munas memang digelar," kata Sopit saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (23/1).
Jika Ical ditetapkan sebagai Wantim, maka wewenangnya akan diperluas. Selama ini, tugas seorang Wantim hanya memberikan pertimbangan. Namun, pertimbangan tersebut bisa diterima ataupun ditolak Ketua Umum. "Ya kan kalau orang mau jadi Wantim pasti mau wewenangnya diperluas," katanya.
(mdk/noe)