Pakar Hukum: Omnibus Itu Bukan untuk Mengubah Atau Mencabut UU Lain
Di Indonesia terjadi kekurangan dalam pemahaman terkait dengan apa yang sesungguhnya dimaksudkan dengan omnibus. Berdasarkan sejarah perkembangan dan menilik pengalaman penerapan omnibus di beberapa negara, maka karakteristik utama dari omnibus yakni tidak dibuat untuk mengubah atau mencabut Undang-Undang.
Pakar hukum, Bambang Kesowo, memberikan penjelasan terkait apa sesungguhnya yang dimaksud dengan 'omnibus'. Hal ini dia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Legislasi (Baleg).
Menurut dia, di Indonesia terjadi kekurangan dalam pemahaman terkait dengan apa yang sesungguhnya dimaksudkan dengan omnibus. Dia menegaskan, berdasarkan sejarah perkembangan dan menilik pengalaman penerapan omnibus di beberapa negara, maka karakteristik utama dari omnibus yakni tidak dibuat untuk mengubah atau mencabut Undang-Undang (UU) lain.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Bagaimana Kelurahan Sadar Hukum di DKI Jakarta diwujudkan? Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,"
-
Apa yang diatur oleh dasar hukum pemilu di Indonesia? Pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia. Melalui proses pemilihan ini, rakyat Indonesia memiliki hak untuk menentukan wakil-wakil mereka yang akan memimpin negara dan membuat kebijakan.
-
Kenapa kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini disegerakan disahkan? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global."Hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia," ujar Prabowo.
-
Apa usulan Bamus Betawi terkait pemerintahan Jakarta? Kita sudah berembuk di dalam internal majelis adat, ada empat usulan itu. Yang pertama tentang susunan pemerintahan. Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden," kata Oding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/12).
"(Omnibus) satu metode untuk merangkai pelaksanaan secara terpadu sebuah kebijakan politik. Untuk berbagai kegiatan yang sebenarnya masing-masing sudah diatur dalam banyak Undang-Undang, tapi tanpa mengubah UU yang bersangkutan," katanya, Rabu (29/4).
Penggunaan metode omnibus sendiri, kata dia, salah satunya dilakukan di Kanada pada era 1970-an oleh Perdana Menteri saat itu, Pierre Trudeau. "Sebagai metode ini (omnibus) digunakan di Kanada. Kalau masih ingat ayahnya perdana menteri sekarang, Trudeau senior (Perdana Menteri Pierre Trudeau), kira-kira tahun 1970-an," jelas dia.
Kala itu Pierre Trudeau dengan keyakinan politiknya mendorong satu aturan yang intinya bisa memberikan arahan pada hakim agar dalam pelaksanaan tugasnya, hakim tidak mengklasifikasi dan tidak menerapkan kriteria kriminal untuk beberapa jenis tindakan, seperti lesbianisme dan perkawinan sejenis.
Pierre Trudeau, lanjut dia, mempunyai keyakinan politik bahwa hal-hal seperti itu bukan urusan negara. Itu merupakan ranah pribadi yang tidak perlu dicampuri dan negara tidak perlu masuk terlalu dalam ke dalam masalah-masalah itu.
"Jadi satu kebijakan politik untuk tidak mengkriminalkan beberapa jenis tindakan yang dalam peraturan perundang-undangan yang ada sudah diklasifikasikan sebagai pelanggaran (kriminal)," jelas dia.
"Jadi satu sikap dan tindakan politik yang meluruskan banyak hal yang diatur dalam perundang-undangan secara berbeda. Tanpa mengubah UU," lanjut dia.
Prinsip tersebut, tentu harus diperhatikan ketika pemerintah mengusulkan RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Prinsip bahwa omnibus sebagai metode untuk merangkai pelaksanaan terpadu sebuah kebijakan politik dalam berbagai kegiatan yang sudah diatur dalam berbagai UU. Tanpa mengubah UU yang bersangkutan.
"Kita kemudian sering nyocokannya di mana kita menempuh atau menggunakan metode ini dalam RUU Cipta Kerja kita. Jadi omnibus ini adalah metode. Dia bukan law, bukan act dengan contoh-contoh tadi," urai dia.
"Omnibus juga bukan sebuah langkah kodifikasi ataupun kompilasi. Omnibus itu merangkai, menyatukan. Omnibus bukan metode untuk mengubah. Bukan metode untuk menghapus. Bukan metode untuk mencabut. Kalau kita mau tetap mengatakan ini (RUU Ciptaker) metode omnibus," lanjut Mantan Mensesneg ini.
Dia menegaskan, bahwa secara pribadi, dirinya memandang positif tujuan di balik pembentukan RUU Ciptaker. Tujuan tersebut dapat dilihat pada bagian 'MENIMBANG' dalam draf RUU Ciptaker.
"Dari sisi ini, bagaimana RUU (Cipta Kerja) kita di bab menimbang huruf b dan c, di bab 2 pasal 2-6 itu kita tahu jelas sikapnya, tujuannya kebijakan politik ini. Intinya mau menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya melalui penyederhanaan perizinan. Melalui penyederhanaan dan pemberian kemudahan berusaha," paparnya.
"Kalau dari sisi itu saya kira, secara pribadi saya katakan tidak ada yang salah. Baik itu semua. Itu tujuan yang baik. Cuma persoalannya bagaimana cara kita mewujudkannya. Undang-Undang ini mau mewujudkan tujuan yang baik itu dengan metode omnibus, tapi berbeda dengan paham omnibus yang umumnya. Ini dengan mengubah, mencabut dan sebagainya," tandasnya.
Baca juga:
RUU Cipta Kerja Buat UMKM Cepat Naik Kelas
RI Bisa Kehilangan Momentum Jika RUU Cipta Kerja Tak Segera Selesai
Pengusaha Usul Nama RUU Cipta Lapangan Kerja Diubah Agar Tak Diprotes Buruh
Bahas RUU Cipta Kerja, PAN Ikut Apa Kata Jokowi
Politikus PDIP Arteria Dahlan: RUU Cipta Kerja Cek Kosong