PAN Masuk Pemerintah, Kursi Menteri Non Parpol Jadi Sasaran?
"Tak ada makan siang yang gratis. Tak ada koalisi yang tulus. Semua berbalut kepentingan dan saling dukung," ujar Ujang kepada wartawan, Kamis (26/8).
Bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam koalisi pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin, tak menutup bakal dapat jatah kursi menteri.
Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, tidak ada makan siang gratis dan koalisi tulus. Dukungan PAN ke Presiden Joko Widodo dinilai ada kompensasinya.
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Apa yang dilakukan Kementan setelah arahan Presiden? Sejalan dengan arahan Presiden, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan layanan dan program kerja pertanian yang ada saat ini tetap berjalan dengan baik. Demikian disampaikan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri, Sabtu (7/10).
-
Kenapa Kementerian BUMN melakukan restrukturisasi? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Kapan Cak Imin kemungkinan akan diundang untuk membahas susunan kabinet? Kendati demikian, Dasco mengatakan, jika simulasi oleh presiden terpilih sudah rampung, maka hasilnya akan disampaikan ke seluruh ketua umum parpol yang tergabung dalam KIM. "Tetapi memang pada saatnya nanti akan diberitahukan kepada teman-teman ketua umum partai politik Dan memang sampai saat ini belum," imbuh Dasco.
"Tak ada makan siang yang gratis. Tak ada koalisi yang tulus. Semua berbalut kepentingan dan saling dukung," ujar Ujang kepada wartawan, Kamis (26/8).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini mengatakan, jika PAN tak dapat menteri bisa jadi sudah ada deal. "Namun jika PAN tak dapat menteri itu mungkin sudah deal dengan Jokowi. Namun biasanya, jika berkoalisi ya dapat kompensasi," ujarnya.
Ujang memprediksi bakal ada satu kursi menteri yang disiapkan untuk PAN. Kursi tersebut diambil dari menteri non partai politik.
"Oleh karena itu, kita lihat saja ke depan, jika ada reshuffle itu artinya ada akomodasi terhadap PAN. Artinya akan ada kader PAN yang jadi menteri. Paling-paling satu menteri. Dan itu pun akan menggeser menteri dari non parpol," ujarnya.
Namun, ada juga kursi wakil menteri yang masih kosong. Salah satunya kursi wakil menteri PAN-RB yang Perpresnya baru diteken Mei 2021 lalu.
Kata Ujang, PAN rugi jika hanya dapat kursi wamen. Hanya saja tak menutup kemungkinan asal ada deal.
"Jika hanya dapat Wamen, PAN rugi. Mestinya dapat menteri. Namun bisa saja itu terjadi, tergantung deal antara Zulhas dengan Jokowi," ujar Ujang.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, kehadiran ketua umum Zulkifli Hasan di Istana saat Presiden Jokowi bertemu pimpinan parpol pro pemerintah, Rabu (25/8) menegaskan arah koalisi partainya.
"Tadi Ketua umum PAN Zulkifli Hasan didampingi Sekjen Eddy Soeparno hadir di Istana, bertemu dengan partai koalisi bersama Presiden Jokowi. Hadir sebagai partai koalisi pendukung pemerintah," kata Viva Yoga.
Dia mengatakan, PAN sejak kepemimpinan Zulkifli Hasan telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah dan ikut sebagai partai koalisi.
Menurut dia, pertemuan para pimpinan parpol tersebut tidak membicarakan terkait komposisi kabinet karena merupakan kewenangan dan hak prerogatif Presiden.
Baca juga:
Tambah Anggota Koalisi, PKB Bantah Muluskan Agenda Amandemen UUD 1945
4 Keuntungan Jokowi Ajak PAN Gabung Pemerintah
PAN Gabung Pemerintah Dinilai Keuntungan Jokowi Jika Ditinggal Koalisi Jelang 2024
PAN Resmi Gabung Koalisi Jokowi
PAN Gabung Koalisi, Wacana Reshuffle Kabinet Belum Dibahas