PAN minta anggotanya cabut tanda tangan persetujuan angket KPK
PAN minta anggotanya cabut tanda tangan persetujuan angket KPK. Partai Amanat Nasional (PAN) kembali menegaskan bahwa menolak digulirkannya angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, Fraksi PAN di DPR menginstruksikan kadernya yang teken persetujuan angket KPK dicabut.
Partai Amanat Nasional (PAN) kembali menegaskan bahwa menolak digulirkannya angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, Fraksi PAN di DPR menginstruksikan kadernya yang teken persetujuan angket KPK dicabut.
Daeng Muhammad, adalah anggota Fraksi PAN di Komisi III DPR yang menandatangani persetujuan angket KPK. Daeng pun diminta untuk mencabut surat persetujuan itu.
"ada satu nama yg teken hak angket tetapi kita sudah diminta di cabut kepada yang bersangkutan, sehingga fraksi PAN tidak akan mengirim nama ke hak angket KPK" kata Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/5).
Yandri mengatakan, DPP PAN telah melakukan rapat harian untuk membahas angket KPK. Hasilnya, pihaknya menolak tegas.
"Hak angket yang di bahas dalam rapat harian tadi malam yang dihadiri sekjen dan ketua umum PAN bahwa DPP PAN secara resmi menolak hak angket," kata dia.
Yandri pun meminta agar DPR menghentikan pembahasan pembentukan Pansus KPK. Terlebih lagi, mayoritas fraksi menolak angket KPK.
Menurutnya, pansus juga tidak bisa dibentuk ketika beberapa fraksi di DPR tidak mengirimkan nama atau perwakilannya. "Kalau beberapa fraksi tidak mengirimkan nama maka pansus tidak sah dibentuk, kalau tidak memenuhi dari sisi pembentukan maka cacat hukum," kata Yandri.
Gerindra, PKB, Demokrat, PAN, PPP, dan PKS menolak digulirkannya angket KPK. Sisanya, PDIP, NasDem dan Hanura ingin ada perbaikan di tubuh KPK melalui angket tersebut.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
-
Bagaimana cara DPR mendorong KPK untuk mengungkap terduga pelaku pembocoran informasi OTT? Bahkan Sahroni merekomendasikan KPK untuk berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, jika ingin serius mengungkap dugaan ini.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
Baca juga:
Pimpinan DPR bicara kemungkinan angket KPK layu sebelum berkembang
Fraksi PAN dan Demokrat keberatan sikap Fahri soal angket KPK
Pimpinan DPR: Memang palunya Fahri Hamzah harus saya rebut?
Ancaman Fahri Hamzah saat disudutkan pendukung KPK
Fraksi penolak hak angket KPK diminta laporkan Fahri Hamzah ke MKD
Dianggap manipulasi kewenangan, alasan Fahri dilaporkan ke KPK